Eramuslim.com – Perlu diwaspadai, partai politik bisa menjadikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi “sapi perah” untuk mendanai kegiatan pemenangan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
Peringatan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesian Club, Gigih Guntoro (09/02). “Modus yang dilakukan oligarki politik kekuasaan dalam mendapat sumber dana keuangan parpol yang paling cepat adalah dengan melakukan tekanan politik kepada pejabat BUMN terkait,” beber Gigih Guntoro.
Menurut Gigih, ada dugaan upaya paksaan dan tekanan politik yang dilakukan oligarki politik kekuasaan kepada sejumlah pejabat di BUMN untuk segera memberikan upeti dalam rangka pembiayaan politik di momentum Pilkada serentak pada 27 Juni 2018 dan juga Pemilu 2019.
“Terjadinya pertemuan tertutup dari pejabat sejumlah BUMN beberapa waktu lalu hanya khusus membahas tentang rencana memberikan upeti kepada oligarki Parpol kekuasaan,” papar Gigih.
Gigih mengingatkan, BUMN yang memiliki performa baik seperti Pertamina dan Telkom Group akan menjadi sumber perampokan oligarki kekuasaan politik. Inilah fakta tentang bagaimana oligarki kekuasaan telah membabi buta dalam mengumpulkan pundi-pundi keuangan di saat kran keuangan lainnya mampet.
Kata Gigih, jika tekanan politik kekuasaan itu sangat besar, hampir semua BUMN seperti Pertamina dan Telkom Group tidak bisa berkutik, yang pada akhirnya mengamini-nya dalam memberikan upeti kepada Parpol.
Premis ini, kata Gigih, tidak ada yang menyangkal. Praktek ini kemudian mendorong pejabat-pejabat BUMN melakukan rekayasa keuangan melalui “window dressing”, yakni sebuah strategi dalam mempercantik tampilan portofolia laporan keuangan sebelum ditampilkan kepada pemegang saham.
“Rekayasa keuangan ini adalah bagian dari upaya menutupi alokasi anggaran di luar biaya belanja perusahaan. Karena porsi permintaan biaya politik tinggi, apalagi momentum PIlkada/Pemilu langsung, mau tidak mau sejumlah BUMN melakukan rekayasa keuangan melalui “window dressing”,” pungkas Gigih.(kl/ito)
