.jpg?w=1140&ssl=1)
Pembentukan badan ataupun lembaga koordinasi anti teror tidak boleh mengacu pada generalisasi dan stigmatisasi agama Islam, karena ini dapat menyinggung perasaan umat muslim. Demikian pernyataan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menanggapi rencana pembentukan Badan Koordinasi anti Teror di Indonesia.
"Nah itu yang jangan, menunjuk pelaku teror berdasarkan ciri-cirinya. Ada lembaga, ada badan atau tidak ada, itu menyinggung perasaan umat Islam, di situ kesalahan selama ini, "ujarnya.
Menurutnya, kesalahan itu juga terjadi dalam war on terorism pada tingkat global oleh Presiden AS maupun pemberantasan teroris disetiap negara, di mana mereka mengkaitan distribusi aksi-aksi teror dengan Islam, padahal Islam itu adalah agama yang sangat menentang terorisme.
Din menganggap, pembentukan badan tersebut sah-sah saja, meskipun sebenarnya yang diperlukan untuk kegiatan pemberantasan terorisme bukan kelembagaannya. Tetapi sebuah gerakan bersama pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pencegahan, penangkalan, tindakan-tindakan preventif.
"Karena sering kita punya kelembagaan, tetapi kegiatannya tidak ada, negara bisa ada kegiatan tanpa harus dilembagakan, karena bagi saya itu baik-baik saja. Namun, yang lebih penting bagaimana melibatkan masyarakat, termasuk umat Islam. Oleh karena itu, jangan ada pengkaitan terorisme dengan Islam, "tegasnya.
Ia mengakui, untuk Indonesia sendiri dalam kurun waktu terakhir ini sudah tidak terjadi aksi teror, namun terorisme masih menjadi ancaman dunia, termasuk Indonesia yang merupakan sasaran teror. Selain itu, aksi-aksi teror masih terjadi di Pakistan dan Aljazair. (novel)
