Dalam perjalanan kembali dari konferensi tentang terorisme di New Delhi, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai National Summit (NS) kurang berwajah kerakyatan karena tidak melibatkan unsur-unsur masyarakat madani sebagai stake-holders bangsa. Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan Presiden SBY sendiri tentang perlunya kebersamaan seluruh elemen bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa.
"Seyogyanya rembug nasional seperti ini benar-benar bersifat nasional dengan melibatkan segenap stake holders bangsa dan memberi ruang bagi partisipasi rakyat dalam proses pembangunan yang merupakan esensi demokrasi," jelas Din Syasuddin.
Beliau menambahkan, National Summit adalah forum yang baik untuk membicarakan segala permasalahan bangsa dan merumuskan strategi nasional untuk mengatasinya. Sepakat agar sumbatan-botol yang ada selama ini segera dibuka, antara lain dengan menyederhanakan dan memudahkan prosedur investasi, proses penunaian hak ekonomi rakyat, dan menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi rakyat.
"Namun juga penting sekarang adalah membuka sumbatan-botol komunikasi antara Pemerintah dan rakyat. Karena tanpa komunikasi yang baik pemecahan masalah bangsa tidak akan bisa dilakukan bersama dan pemerintah akan kehilangan dukungan potensial dari masyarakat," tambah Din dalam rilis yang disampaikan ke Eramuslim.
National Summit kali ini diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah rakyat yang nyata seperti lapangan kerja, akses pendidikan dan kesehatan, pemadaman listrik, dll. "Jadi, selain membicarakan hal-hal yang muluk-muluk, National Summit harus bicara yang riil dirasakan rakyat." (mnh/ds)
