.jpg?w=1140&ssl=1)
Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai, keputusan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang berlangsung di Dakar, Senegal, 12-15 Maret 2008 sulit dilaksanakan, dan tidak memiliki greget untuk diimplementasikan.
"Desakan berdirinya negara Palestina, contohnya, tidak bisa terlaksana dengan mudah, terkait dengan politik hegemoni Amerika Serikat (AS) dan negara Barat, " katanya di Yogyakarta, Ahad(16/3).
Menurutnya, sebenarnya KTT tersebut memiliki nilai strategis untuk merumuskan sikap OKI sebagai organisasi internasional terbesar yang beranggotakan 57 negara berdaulat, terhadap masalah dunia seperti Palestina, Irak, Afganistan, ketegangan dunia setelah peristiwa 11 September 2001, serta perang terorisme AS dan sekutunya.
"Peristiwa tersebut telah menimbulkan `Islamphobia`, sehingga KTT OKI tepat waktunya untuk membahas masalah itu, " ujarnya.
Apabila tidak ada "political will" dan tekad dari OKI untuk mendesak pelaksanaan keputusan itu, lanjut Din, masalah yang ada masih sulit diatasi.
Karena itu, keputusan seharusnya disertai dengan sikap politik masing-masing negara anggota yang tegas terhadap negara adikuasa dalam bidang lain.
Ia mengatakan, selama negara Islam masih di bawah pengaruh AS dan sekutunya, keputusan OKI sulit untuk dilaksanakan.
"Karena itu, mereka harus betul-betul konsisten dan berani berkata tidak kepada AS dan negara barat seperti yang dilakukan Presiden pertama RI Soekarno, " tegasnnya.
Menyinggung tentang Indonesia, Din menyatakan, sebenarnya bisa berperan sebagai negara Islam terbesar, tetapi posisi tawar Indonesia lemah dan cenderung menjadi `anak manis` AS, sehingga sulit untuk berkata tidak.
"Saya ragu Indonesia bisa mempelopori sikap tegas OKI. Padahal Indonesia punya modal sosial dan sumber daya alam yang besar. Tapi modal itu tidak bisa diaktualisasikan secara baik, " imbuhnya.
Mengenai kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke sejumlah negara di Timur Tengah, Din mengatakan selalu ada manfaatnya terutama dalam hubungan bilateral dan kerjasama di bidang ekonomi. (novel/ant)
