Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin membantah penilaian calon independen dalam pemilihan umum membuka pintu liberalisme. Menurutnya, liberalisme dalam politik yang harus ditolak, apabila membawa manfaat yang buruk baru.
"Penilaian hal itu, bisa saja terjadi, namun liberalisme dalam politik tidak ditolak jika membawa kemanfaatan. Liberalisme itu, ditolak jika membawa keburukan dan bagi saya, calon perseorangan tidak buruk, "katanya seusai menerima kunjungan sejumlah anggota parlemen Partai Demokrat Jepang di Kantor PP Muhammadiyah Jakarta, Rabu(22/8).
Ia menilai, calon perseorangan baik untuk demokrasi Indonesia, apalagi di Indonesia kekuatan aspirasi riil bukan hanya ada pada partai politik, tapi juga ada di organisasi – organisasi masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat. Oleh karenanya, maka sebaiknya dibuka pintu juga untuk calon perseorangan.
Hanya saja, lanjut Din, mengenai calon perseorangan untuk pemilihan presiden seperti yang dikemukan oleh kelompok yang menamakan Panitia Persiapan Kepemimpinan Nasional (PPKN), tentunya perlu melewati amandemen UUD 1945.
"Teknis untuk pilpres, mungkin perlu diatur lagi, karena kalau untuk pilkada kan sudah ada putusan MK, "imbuhnya.
Din menegaskan, secara substansi pengajuan usulan calon independen dalam pilpres ini sangat membantu perkembangan demokrasi di Indonesia.
Sebelumnya, Panitia persiapan Kepemimpinan Nasional (PPKN) yang diketuai oleh Mantan Ketua Departemen Data dan Informasi MMI Fauzan Al-Ansyari telah merekomendasikan 10 nama calon Presiden Indonesia untuk penegakan syariah, di antara nama tersebut, urutan teratas ditempati oleh Amir Majelis Mujahidin Ustad Abu Bakar Baasyir, kemudian beberapa nama lain yaitu Ketua MPRRI Hidayat Nurwahid, dan juga Ketua Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab. (novel)
