Para pengusul hak angket dan interpelasi impor beras masih khawatir kemungkinan rapat Bamus DPR RI yang akan membahas dan mengagendakan hak angket beras impor 110.000 ton tersebut pada Kamis (19/1), ini kandas di tengah jalan.
Kekhawatiran itu berasalan karena pada Bamus sebelumnya anggota dewan dari Golkar dan Demokrat melakukan boikot. Karena itu para pengusul tersebut berharap Bamus Kamis ini sungguh-sungguh mengagendakan angket impor beras itu pada Paripurna DPR RI 24 Januari mendatang. Demikian ditegaskan Hasto Kistianto (F-PDIP), Tamsil Linrung (F-PKS), Epyardi Asda (F-PPP), Choirul Saleh Rasyid (F-PKB), dan Nasril Bahar (F-PAN) pada wartawan di Jakarta, Rabu (18/1) kemarin. Para pengusul tersebut akan terus melakukan gerilya untuk menjaring dukungan dari berbagai anggota dan fraksi-fraksi DPR untuk menggolkan angket beras tersebut.
“Apalagi Presiden SBY pada 16 Agustus 2005 lalu sudah berjanji untuk meningkatkan produksi pangan dan meningkatkan system kerawanan pangan dengan melakukan revitalisasi sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani,” terang Hasto.
Dengan mengagendakan hak angket oleh Bamus di Paripurna DPR RI 24 Januari itu maka DPR segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah terhadap impor beras yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat luas. Kenaikan harga beras misalnya lanjut Hasto Kristianto, membuat rakyat kecil sebagai konsumen beras akan makin berat beban hidupnya. Namun kenaikan itu sama sekali tidak terkait dengan impor beras.
Pemerintah beberapa kali berjanji jika impor beras itu tidak akan masuk pasar, sehingga tidak mempengaruhi penurunan harga. "Kenaikan harga beras itu disebabkan koreksi harga sebagai akibat dari kenaikan harga BBM dan tidak seriusnya pemerintah melakukan operasi pasar sehingga kondisi ini dimanfaatkan oleh spekulan, pedagang, dan Vietnam." (dina)
