Sebaliknya ada enam syarat IMF kepada pemerintah Jokowi. Pertama, jangan terlalu banyak utang untuk menggenjot investasi infrastruktur.
Kedua resiko ke depan tetap condong ke sisi negatif, termasuk lonjakan volatilitas keuangan global, ketidakpastian seputar kebijakan ekonomi AS, penurunan pertumbuhan di China dan ketegangan geopolitik.
Ketiga resiko domestik, termasuk kekurangan pajak dan kebutuhan pembiayaan fiskal yang lebih besar karena suku bunga yang tinggi.
Keempat prioritas harus diberikan untuk pembiayaan infrastruktur dengan pendapatan dalam negeri. Kelima, membatasi penumpukan hutang eksternal perusahaan dan kewajiban kontinjensi dari BUMN.
Dan yang paling penting adalah permintaan IMF kepada pemerintah untuk mengurangi kontrol negara dan peran perusahaan milik negara di beberapa sektor ekonomi. Mirip penjajahan terselubung lewat sektor ekonomi. (Gr/Ram)
