“Yang perlu kita lihat, utang yang besar itu tidak mengganggu keberlangsungan fiskal. Karena itu pengelolaan utang harus akuntabel dan transparan. Bila perlu tiap tahun dicek benar nggak dimanfatkan untuk investasi yang dapat meningkatkan nilai keuangan negara. Jangan sampai terjadi distorsi, masuk ke kantong-kantong yang tak seharusnya. Itu yang bahaya,” jelasnya.
Namun, pengamat ekonomi dari UI Faisal Basri sebelumnya mewanti-wanti pemerintah hati-hati mengelola utang. Utang pemerintah saat ini Rp 4.180 triliun atau sekitar 29 persen dari produk domestik bruto. Menurutnya, utang pemerintah saat ini memang rawan karena bentuknya sebagian besar adalah obligasi yang 50 persen dipegang asing. Mayoritas obligasi yang dipegang asing ini membuat kedaulatan pemerintah atas ekonominya berkurang. Selain itu, Indonesia akan sangat terpengaruh oleh kondisi keuangan global. (rmol)
