Sebagai pengamat saya “hopeless” dengan kemampuan KPK dengan UU KPK produk kontroversial DPR RI secara kilat, dan tetap UU tersebut disetujui oleh Presiden Jokowi. Walaupun ada demo besar-besaran mahasiswa dan pelajar dengan korban 3 mahasiswa meninggal ditembak, menolak UU KPK tersebut.
Namun berharap agar para pengawas dan komisioner KPK serta pimpinan BPK secara berani dengan hati nurani yang tulus karena menyangkut dana negara milik rakyat yang besar. Mau bertindak walaupun kesepakatan Kartu Prakerja tersebut dilakukan oleh orang No. 1 di Indonesia.
Patut juga diduga bahwa semua ada kaitan antara penentuan anggaran dengan pelemahan fungsi KPK yang sudah diskenario oleh kekuasaan. Apalagi ada Perppu No. 1/2020 pasal 27 yang oleh kalangan cerdik pandai sekarang sedang diuji ke MK, karena telah mendegradasi tugas wewenang DPR dan BPK tentang hak budget dan pemeriksaan/pengawasan.
Tidaklah salah jika rakyat berpraduga pada akhir periode rezim sekarang banyak hal yang dilonggarkan untuk memperoleh manfaat berupa keuntungan pribadi dan atau kelompok kekuasaan yang berpotensi merugikan negara, abuse of power yang dalam pengertian hukum penyalahgunaan wewenang sebagai “detournement de pouviur” melampaui batas kekuasaan, dan abuse de droit, sewenang-wenang. (rmol)
Penulis adalah pengamat kebijakan publik, aktivis pergerakan 77-78.
Oleh: Syafril Sjofyan
