Menteri Perhubungan yang baru Jusman Syafei Djamal harus berani melakukan perbaikan manajemen birokrasi di tubuh Departemen yang dipimpinnya itu sebab, anggaran yang akan diberikan kepada Dephub pada 2008 mencapai 15 triliun rupiah sedangkan tahun lalu hanya sebesar 10, 48 triliun rupiah.
Hal itu dikemukakan Anggota Komisi V DPR Abdullah Azwar Anas saat dihubungi eramuslim Rabu (9/5).
"Perbaikan ke dalam harus betul-betul dilakukan karena anggaran Dephub sangat besar, harus ada reward dan punishment, serta harus jelas juga proses promosi dan prestasi hingga ke bawah, masalah manajemen birokrasi pun menjadi masalah serius dan perlu segera dibenahi, "ujarnya.
Ia menilai, track record Menteri Perhubungan yang baru ini tidak terlalu menggembirakan, karena tidak sukses mengatasi krisis di PT Dirgantara Indonesia.
Meski demikian Azwar Anas menegaskan, Jusman perlu diberi kesempatan untuk memperlihatkan kemampuannya di departemen yang akan dipimpinnya saat ini.
"Tidak fair kalau menilai orang sebelum bekerja, oleh karena itu kita berharap menteri yang baru dapat memprioritaskan hal-hal penting, "imbuhnya.
Ia menyatakan, beberapa prioritas yang dianggap penting bagi Dephub, yaitu prioritas penanganan sistem transportasi baik darat, laut maupun udara, misalnya, untuk sektor laut susah dikontrol, yang mengakibatkan sering terjadinya penyelundupan-penyelundupan. Selain itu, banyak pula pelabuhan yang belum memenuhi standar internasional.
Karena itu, Dephub diminta untuk dikembalikan kepada tujuan semula yakni sebagai regulator dan pengawas dalam bidang perhubungan saja. Hal ini dimaksudkan agar dapat menjamin keselamatan transportasi publik baik darat, laut maupun udara, sehingga Dephub tidak berorientasi kepada pengurusan proyek, tender dan lain-lain.
“Untuk mencapainya harus ada keberanian dari menteri yang baru, "imbuh politisi PKB.
Secara terpisah, Ketua MPRRI Hidayat Nurwahid menyatakan, dapat memahami kekecewaan yang dialami partai politik tertentu yang kadernya terkena reshuffle dari Kabinet Indonesia Bersatu.
“Ya siapa sih yang tidak kecewa kalau kadernya ditarik, tapi ini kan hak preogratif Presiden SBY, ” ujarnya.
Menurutnya, situasinya akan berbeda apabila menteri yang ditarik, tetap diganti dengan orang yang berasal dari partai politik yang sama, sehingga tidak muncul kekecewaan itu.
Ketika ditanya puas atau tidak dengan reshuffle kabinet, Hidayat tidak berkomentar, Ia hanya mengatakan yang ada saat ini adalah jabatan politik, sehingga harus digunakan dengan baik dan semaksimal mungkin. (novel)
