Diam-diam Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah mengirimkan surat resmi ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Maret lalu agar dua anggota DPD menjadi anggota kabinet.
Surat itu berisi permohonan agar Bambang Soeroso (DPD asal Bengkulu), dan Irman Gusman (DPD asal Sumatera Barat), yang dikenal sebagai pengusaha itu bisa dipertimbangkan menjadi menteri pada reshuffle kabinet yang akan dilakukan pada Mei mendatang.
Surat ke SBY itu ditandatangan oleh 30 anggota DPD RI perwakilan dari 30 provinsi di Indonesia.
“Selain kedua tokoh tersebut tidak ada nama lain. Tapi, kalau Sekjen DPD RI Siti Nurbaya Bakar akan direkrut sebagai Mensesneg menggantikan Yusril Ihza Mahendra, kami semua mendukung karena beliau mampu menjalankan tugasnya, ” ujar Wakil Ketua DPD RI Laode Ida kepada wartawan di Gedung DPD/MPR RI Jakarta, Kamis (25/4).
Posisi yang ditawarkan untuk Bambang Soeroso adalah Menteri Pekerjaan Umum (PU) yang sekarang dijabat oleh Djoko Kirmanto, dan Irman Gusman sebagai Menkop dan UKM yang sekarang dijabat Ketua Umum DPP PPP Suryadhrama Ali.
Menurutnya, reshuffle kali ini harus benar-benar mempertimbangkan profesionalitas, bukan atas dasar desakan dan kepentingan partai politik. Justru karena kuatnya kepentingan politik, kinerja pemerintahan SBY—JK tidak maksimal.
Ditanya apakah Laode Ida sendiri siap menjadi Menteri Pembangunan daerah Tertinggal (PDT) menggantikan Saifullah Yusuf yang sudah ditarik oleh PKB karena sudah hijrah ke PPP?
“Saya sendiri hanya sebagai promotor saja. Itu pun hanya menghimbau kepada presiden. Sebagai negarawan SBY akan memilih yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Termasuk dari DPD. Sebab, kalau hanya dari parpol itu namanya konservatisme parlementer, sementara SBY dilipih langsung oleh rakyat dan kita menganut system presidensil, ” akunya.
DPD, katanya, menginginkan kabinet yang professional dan langsung bisa kerja membantu presiden. "Dan, siapapun yang menjadi menteri harus memperhatikan sosial ekonomi dan kesejahteraan daerah, ” tukasnya.(dina)
