Eramuslim.com – Sebanyak 106 kabupaten dan 782 kecamatan di 16 provinsi di seluruh Indonesia mengalami kekeringan, menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat hingga November nanti.
Diungkapkan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, daerah yang masuk kategori kekeringan tersebut berada di selatan garis khatulistiwa. Diperkirakan puncak kekeringan yang diakibatkan fenomena el nino tersebut akan terjadi pada Oktober dan November serta baru berakhir pada akhir Desember. “BMKG memprediksi kemarau tahun ini lebih kering dan panjang akibat curah hujan lebih kecil tapi tidak separah pada 1997,” katanya di Kuta, Bali (18/8).
Pemerintah, tambahnya, sudah menganggarkan dana senilai Rp 200 miliar untuk langkah-langkah antisipasi dampak yang ditimbulkan kekeringan. Dana itu rencananya akan dipergunakan membiayai dropping air bersih, pengadaan bak air, hingga membuat hujan buatan.
Entah tidak tahu atau pura-pura bego, dalam situasi dan kondisi yang sangat memprihatinkan seperti sekarang, Kementerian Komunikasi dan Informatika malah buang-buang uang dengan mengirim pesan singkat (sms) ke pengguna telepon selular, yang isinya dimaksudkan untuk memotivasi tapi, menurut Ratna Sarumpaet, itu hanya slogan kosong yang mengganggu. “Yth Mentri KOMINFO rezim @jokowi, kalau sms-sms seperti ini Anda maksud sebagai revolusi mental, salah. Ini slogan kosong yang mengganggu,” demikian tulis Ratna lewat akun Twitter-nya, Senin (17/8) seperti ditulis pribuminews.
Isi sms Kominfo itu sebagai berikut: “Ayo berubah total menuju bangsa yang berintegritas, etos kerja tinggi, dan semangat gotong royong.”
Menurut pengusaha yang juga pengamat ekonomi, Ferry Koto, dana untuk sms dengan cara masking seperti itu besar sekali. Cara seperti itu pastinya bayar. “Ya, mestinya bayar. Kalau tidak, operator penerima siapa yang bayar? Sistem SMS saat ini bukan SKA (sender keep all),” kata Ferry Koto.
Mungkinkah uang yang dipakai adalah dana kampanye revolusi mental yang di APBN-P dianggarkan Rp 149 miliar dan di bawah koordinasi Menko Puan Maharani? Kalau memang demikian dan menggunakan cara yang tidak kreatif seperti itu, tampaknya yang harus direvolusi mentalnya para menteri itu dulu.(rs)
