Eramuslim.com – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sempat bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.Pertemuan itu terjadi ketika Ahok dan Megawati sama-sama menghadiri pembukaan penyelenggaraan KTT Luar Biasa ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam (KTT LB Ke-5 OKI) di Balai Sidang Jakarta, Senin (7/3/2016).
Keduanya sempat membicarakan soal keputusan yang diambil Ahok maju lewat jalur independen di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017.
“Tadi aku ketemu dengan Bu Mega di KTT OKI. Beliau ngomong, bagaimana agar teman-teman Ahok tidak kecewa,” ujar Ahok.
Para pendukung Ahok yang menamakan diri Teman Ahok telah berusaha untuk mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta.
Hingga hari ini, mereka telah berhasil mengumpulkan berkisar 770 ribu KTP. Megawati kepada Ahok mengimbau agar Teman Ahok tidak dikecewakan.
Lalu, Ahok membalas pernyataan Megawati, dan meminta agar PDIP memberikan surat dari PDIP mengizinkan Djarot Saiful Hidayat untuk maju bersama Ahok.
“Mereka (Teman Ahok) butuh surat Ibu (Megawati) mendukung atau mengusung. Tapi, kata Ibu, ‘saya butuh mekanisme partai’,” cerita Ahok.
Ahok menjelaskan kepada Megawati, bahwa Teman Ahok tidak bisa menunggu waktu lebih lama. Pasalnya, Teman Ahok harus mencantumkan nama bakal calon wakil gubernur untuk mendampingi Ahok.
Nama itu dicantumkan pada formulir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umun (KPU). Ahok mengibaratkan, sekumpulan anak-anak muda yang tergabung dalam Teman Ahok, sama seperti saat Presiden RI 1 Soekarno (Bung Karno) dipaksa oleh para pemuda untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 1945.
“Ini anak-anak tidak mau menunggu nih Bu (Megawati). Ya, ini mirip-mirip waktu Bung Karno dipaksa kali ya. Bung karno mau merdekanya agak diatur tapi anak mudanya maksa-maksa,” kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut.
Kini, Ahok telah memastikan diri maju melalui jalur independen, karena adanya desakkan dari Teman Ahok.
Dia akan maju bersama bakal calon wakil gubernur dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Heru Budi Hartono.(ts/tribun)
