Prabowo pun lalu menyinggung sejumlah hal yang menurut ia dan timnya adalah kecurangan yang dilakukan kubu petahana, Paslon nomor urut 01 dalam Pilpres 2019 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.
Dari mulai 6,7 juta pemilih di setidaknya 73 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tak mendapatkan undangan untuk memilih, penyimpangan dalam Daftar Pemilih Tetap, kesulitan kubunya mendapat izin kampanye, mobilisasi instrumen negara termasuk Pegawai Negeri Sipil untuk mendukung Jokowi, dan memperalat BUMN untuk membiayai kampanye.
Terkini, kubu Prabowo pun mengkritik Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kerap didapatkan temuan salah memasukkan data sehingga tak sinkron.
Atas dasar itu semua, Prabowo mendesak agar dilakukan audit tim independen untuk mengoreksi segala kecurangan dan kecerobohan di dalam pelaksanaan pemilu 2019 yang kini sedang memasuki tahap rekapitulasi penghitungan suara.
“Apa yang kami minta adalah sebuah pengoreksian atas hal yang melenceng dari aturan-aturan ini. Kami menginginkan audit IT (Teknologi Informasi). Sesederhana itu. Semua entri yang salah dimasukkan juga harus diperbaiki. Itulah semua yang kami minta,” tegas Prabowo.
Menurut Prabowo, mudah saja bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu itu untuk memverifikasi dan mengoreksi kesalahan dalam sistem itu sebelum pengumuman final pemilu yang dijadwalkan pada 22 Mei mendatang. Saat ini, KPU sedang melakukan rekapitulasi secara nasional. Sebelumnya, usai hari pemungutan suara pada 17 April lalu lembaga-lembaga survei yang terdaftar mencatat suara Jokowi-Ma’ruf masih unggul atas Prabowo-Sandi.
“Sangat mudah jika mereka serius, kita memiliki banyak pakar. Kita juga bisa mendapatkan pakar dari luar. Hanya untuk mendapatkan sebuah audit IT yang rasional,” tegas Prabowo.
