“Harusnya Jokowi mundur seperti bapak Sandiaga Uno,” tutur Tri.
Para aksi juga beberapa kali meneriakan 2019 ganti presiden. Selain itu emak-emak ini juga tampak membawa tulisan dukungan untuk tagar 2019 ganti presiden.
Selain itu, terdapat tulisan ‘Presiden Harus Mundur Karena Sudah Jadi Capres’, dan ‘Mundur Pak, Berikan Contoh Sebagai Negarawan Demi Kontestasi Fair dan Adil’.
Diketahui penetapan Capres dan cawapres akan dilakukan pada tanggal 20 September 2018. Sedangkan pengambilan nomor urut akan dilakukan pada tanggal 21 September.
Sementara itu berdasarkan UU Pemilu, tak ada keharusan bagi presiden untuk mundur saat maju kembali sebagai capres. Dalam UU Pemilu juga tak ada peraturan yang mengharuskan presiden cuti saat kampanye. Tidak adanya peraturan cuti untuk presiden karena presiden memiliki tugas untuk mengatur negara.
“Kan itu bunyinya (dalam UU) begitu kan nggak disuruh cuti toh? Kalau nggak disuruh cuti ya jangan disuruh-suruh cuti, siapa yang akan memerintah nanti? Berdasarkan undang-undang yang ada, nanti itu yang akan kami jalankan, apa yang ada di undang-undang akan kami laksanakan,” ungkap Ketua KPU Arief Budiman, Rabu (14/3).
Kemudian menurut komisioner KPU Hasyim Asyari, presiden dan wakil presiden tidak perlu melepas masa jabatan namun tetap menjalankan tugas negara. Peraturan ini terdapat pada UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 300 dan 301 Tentang Pemilu.
“Pasal 301, itu artinya tidak melepas jabatan tetapi tetap dalam kampanye itu tidak mengganggu tugas negara. khusus presiden dan wapres itu kan melekat dan ada perlakuan khusus, dia presiden dan mendapat pengawalan dan lain-lain begitu,” tutur Hasyim. (dtk)
