Di Bidang Ekonomi, KAMI Soroti Masalah Utang, Pertumbuhan Minus, Ketimpangan, Hingga Ketidakmampuan Tangani Corona

Kegagalan pemerintah, dalam catatan KAMI telah terjadi sebelum pandemik Covid-19, dengan tingginya utang pemerintah, termasuk utang BUMN yang juga diperas untuk melangengkan kekuasaan, membengkaknya defisit anggaran, defisit perdagangan dan defisit neraca berjalan,

Selain itu, investasi korporasi domestik dan asing, seringkali menjadi alat untuk invasi ekonomi politik, intervensi, infiltrasi, dan intimidasi.

Kondisi ini semakin memburuk akibat adanya pandemik Covid-19 dan ketidakmampuan pemerintah menanggulangi dampak ekonominya.

Pengelolaan keuangan atau anggaran negara yang buruk juga dibuktikan oleh ambisi membangun proyek-proyek mercusuar, seperti infrastruktur dan ibukota baru, sementara anggaran penanggulangan krisis diambil dari dana-dana yang merupakan hak milik rakyat.

Pembangunan ekonomi selama ini tidak berpihak kepada rakyat kecil. Tingkat kesenjangan antara kaya dan miskin semakin lebar.

Indonesia menjadi negara nomor empat paling timpang, yang ditandai keberadaan segelintir orang super kaya, menguasai kekayaan negara hampir secara mutlak.

“Satu persen penduduk terkaya menguasai separuh kekayaan negara dan empat orang terkaya memiliki kekayaan setara dengan gabungan kekayaan 100 juta penduduk miskin. Dengan dalih menanggulangi Pandemi Covid-19, Pemerintah justru mengucurkan dana untuk membantu korporasi besar dan BUMN yang sudah merugi sebelum Covid-19 terjadi,” lanjut maklumat itu.

KAMI khawatir, pembangunan ekonomi yang mengandalkan utang, baik luar negeri maupun dalam negeri, serta kecanduan impor akan membuat beban rakyat semakin bertambah, termasuk generasi mendatang yang sejak lahir telah turut serta menanggung utang yang besar.

Kecanduan impor telah menghancurkan kedaulatan pangan dan kemandirian industri nasional, yang tercermin dari makin merosotnya sumbangan sektor industri manufaktur pada produk domestik bruto.

Menghadapi resesi ekonomi yang tengah berlangsung, dan potensial melahirkan depresi ekonomi, pemerintah terlihat tidak siap dengan mekanisme pertahanan diri (self defence mechanism).