Eramuslim.com – “Jika sebuah jabatan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.” (al-Hadist).Selama hampir dua tahun menjabat Presiden RI, nasib pengusaha Muslim dibawah Pemerintahan Presiden Jokowi semakin merana, namun sebaliknya pengusaha Cina Kristen-Katolik semakin berjaya. Apalagi pengusaha Muslim mikro, kecil dan menengah, kondisi usahanya semakin mengenaskan, seperti hidup segan mati tak mau.
Bahkan di Jakarta, pengusaha mikro Muslim seperti PKL, setiap hari selalu mengalami bongkar pasang lapak demi menyelamatkan barang dagangannya dari incaran petugas Satpol PP dibawah Gubernur Kristen Cina, Ahok. Dengan kejamnya tanpa belas kasihan, aparat dan ‘centeng’ Ahok mengobrak-abrik barang dagangannya, seperti sering terjadi di Pasar Tanah Abang, yang sesungguhnya pasar tradisional milik pedagang Muslim.
Sebagai seorang Muslim, seharusnya Presiden Jokowi berpihak kepada para pengusaha Muslim terutama pengusaha mikro dan kecil serta menengah seperti UKM, sebab negara ini pertama kali dibangun oleh para pengusaha Muslim dari Kota Solo asal Presiden Jokowi, yakni KH Samanhudi seorang pengusaha batik Muslim pendiri Syarikat Dagang Islam (SDI) yang akhirnya menjadi Syarikat Islam (SI) pada tahun 1905.
Setelah berlalu lebih dari satu abad, saat ini terdapat 200.000 unit Koperasi dan 45.000.0000 UKM diseluruh Indonesia yang mayoritas mereka pengusaha Muslim, dimana mereka sangat berharap akan kebijakan Presiden Jokowi yang pro koperasi dan para pengusaha kecil dan menengah Muslim, bukan pro konglomerat Cina yang bermata sipit serta mayoritas Kristen dan Katolik.
Pasalnya, selama ini sudah terbukti Koperasi dan UKM dari pengusaha Muslim mampu bertahan dari berbagai terjangan badai krisis ekonomi dan moneter tahun 1997 dan 2008 lalu, sementara para konglomerat pemilik perusahaaan raksasa justru sama gulung tikar bahkan kabur ke negeri leluhurnya Cina karena menanggung hutang segunung kepada rakyat Indonesia dengan merampok ratusan triliun rupiah dana BLBI.
Memang sejak menjabat Walikota Solo (2005-2012) dan Gubernur DKI Jakarta (2012-2014), Jokowi dikenal pro rakyat kecil dengan strategi blusukannya yang sangat populer itu. Maka tidaklah mengherankan jika penugsaha Muslim sangat berharap pada pemerintahan Jokowi akan mampu mengentaskan kemiskinan yang saat ini berjumlah 28,6 juta jiwa versi BPS tahun 2012 dari 245 juta penduduk Indonesia.
Jika kebijakan Presiden Jokowi tetap menjadikan Koperasi sebagai tonggak utama ekonomi bagi para pelaku usaha kecil dan menengah bahkan soko guru perekonomian nasional, maka dapat diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia biasa diatas 6 persen pertahun bahkan bisa mendekati dua digit. Namun sayangnya,, kebijakan Presiden Jokowi justru pro pengusaha konglomerat Cina, padahal mereka dahulunya dikenal sebagai perampok dan maling BLBI.
Sesungguhnya membangun kekuatan ekonomi pengusaha Muslim seperti koperasi bisa dimulai dari pedesaan, apalagi setelah terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) bisa bersinergi dengan KUD-KUD yang jumlahnya ribuan dan telah menyebar di 81.000 desa di seluruh Indonesia, sehingga akan memunculkan kekuatan ekonomi baru pengusaha kecil Muslim di wilayah pedesaan. Pasalnya, UU Desa memberikan payung hukum atas BUMDesa sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat desa di seluruh Indonesia.Sebagaimana dimaknai pada pasal 33 UUD 1945, sesungguhnya esensi koperasi adalah sebuah gerakan sosial yang tidak hanya memiliki pemenuhan kesejahteraan rakyat semata, tapi juga bermanfaat untuk memperkuat basis-basis demokrasi partisipatoris rakyat di desa.
Apalagi pada UU Desa juga disebutkan anggraan tiap desa akan dipatok sebesar Rp 1,4 miliar per tahun. Seharusnya minimal 20 persen anggaran itu bisa digunakan untuk memperkuat perekonomian desa melalui pengembangan koperasi. Jadi jangan hanya digunakan untuk pembangunan fisik semata apalagi jadi bancakan sehingga sebagian masuk kantong aparat desa.
Dengan jumlah anggota koperasi yang mencapai 35.000.000 orang yang mayoritas pengusaha Muslim dan volume usaha mereka sebesar Rp 170 triliun atau 8 persen APBN 2016 yang mencapai Rp 2100 triliun, maka pemerintah Presiden Jokowi nantinya tidak bisa lagi memandang sebelah mata atas kekuatan ekonomi koperasi, apalagi jumlah UKM mencapai 45,000,000 pengusaha mayoritas Muslim.
Sebab sudah jelas kontribusi Koperasi dan UKM para pengusaha Muslim dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia sangatlah besar. Bahkan saya berani mengatakan, mustahil pemerintah mampu mengentaskan kemiskinan tanpa peran serta Koperasi dan UKM di Indonesia yang mayoritas pengusaha Muslim. [ts/sharia.co.id]
