Eramuslim – Pada pekan lalu, Presiden Joko Widodo turun langsung ke masyarakat untuk membagikan sembako gratis untuk korban terdampak virus corona baru atau Covid-19.
Entah cuma gimik atau memang inisiatif pribadi. Tapi aksi Kepala Negara ini mengundang kontroversi dan pertanyaan dari banyak pihak.
Ada apa dengan program Bantuan Sosial dan juga Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diinisiasi pemerintah pusat, untuk menanggulangi dampak ekonomi keluarga rentan dan miskin yang terdampak Covid-19.
Pertanyaan ini pun coba dijawab oleh Pengamat Ekonomi dari Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno, Salamuddin Daeng.
Kepada Kantor Berita Politik RMOL, Salamuddin Daeng menyampaikan sejumlah analisanya terkait fenomena yang telah terjadi tersebut.
Faktor pertama menurutnya, pemerintah pusat memiliki kendala regulasi yang belum bisa mengatur kondisi darurat kebencanaan non alam ini.
Bahkan ia mengatakan, Perppu 1/2020 yang ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah situasi pandemik Covid-19 tidak sesuai dengan tujuannya.
“Terdapat kelemahan di regulasi di negara ini, baik dalam hal kesehatan dan kebencanaan. Pemerintah sayangnya malah Mengeluarkan Perpu darurat keuangan,” ujar Salamuddin Daeng saat dihubungi, Senin (4/5).
