Sikap yang sama juga dilakukan TGB saat Joko Widodo dituding menggunakan earpiece atau alat bantu komunikasi saat debat kedua Pemilihan Presiden 2019. TGB menjadi salah satu yang membantah tudingan tersebut.
“Enggak ada, (saya) yang hadir di situ enggak ada. Itu fitnah saja, cukuplah fitnah, tidak perlu diproduksi lagi,” ujar TGB usai mengikuti acara temu Kader Partai Golkar Nusa Tenggara Barat di Mataram, Selasa, 19 Februari 2019.
TGB menambahkan saat itu, semula banyak pihak yang meremehkan kemampuan Jokowi dalam debat putaran kedua namu faktanya Jokowi sangat menguasai masalah dalam debat tersebut.
Putra ketiga dari pasangan H.M. Djalaluddin, SH dan Hj. Rauhun Zainuddin Abdul Madjid ini juga pernah menjadi benteng saat isu kriminalisasi ulama mencuat, juga pada 2019 silam. Saat itu, menurut Tuan Guru Bajang, isu kriminalisasi hanya digunakan oleh lawan politik Jokowi.
“Ada hal yang terus menerus sampai sekarang didengungkan, salah satu di antaranya adalah bahwa umat Islam pada masa bapak presiden Jokowi ini ditekan, lalu diberikan contoh kriminalisasi ulama. Lebih spesifik lagi contoh kriminalisasi ulama apa yang menimpa Al Habib Muhammad Rizieq Shihab. Benar enggak? Mari kita uji,” ujar TGB.
Menurut TGB hal itu dapat dibantah dengan fakta bahwa banyak ustaz yang sering masuk tv dan bisa bebas kemana saja hingga saat ini. Sehingga isu tentang kriminalisasi ulama dianggap TGB sebagai hal yang tidak benar sama sekali.
Sebagai catatan tambahan, pada 17 Juli 2019, TGB mendapat penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden Joko Widodo. Pemberian tanda kehormatan tersebut diberikan melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu, 17 Juli 2019.
Penghargaan tersebut merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan presiden kepada kepala daerah atau mantan kepala daerah yang telah berhasil, dalam pengelolaan manajemen pemerintahan. Selama menjadi Gubernur NTB 2008-2018, TGB dinilai berhasil mengelola dan membangun NTB. [viva]