Pemerintah tetap komitmen untuk menyelesaikan permasalahan isu Muslim Rohingya dari Myanmar yang masih berada di Aceh. Tim Deplu dibantu oleh UNHCR dan beberapa orang penerjemah melakukan verifikasi untuk memastikan identitas dan keinginan dari warga Muslim Rohingya tersebut.
“ Dalam waktu yang dekat kita akan mendapatkan kepastian apakah mereka dapat diklasifikasikan orang yang memiliki kekhawatiran untuk kembali, ketakutan tertentu karena tekanan politik. Ataukah diantara mereka yang secara pribadi menyatakan siap untuk kembali ke negara asal. Jadi proses ini sedang berjalan,” kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri Teuku Faizasyah dalam media briefing, di Kantor Deplu, Jakarta, Jum’at (17/4).
Diakuinya, proses verifikasi tersebut akan memakan waktu yang agak lama, akan tetapi meski proses itu masih berjalan, pemerintah komitmen untuk memberikan bantuan aspek kemanusiaan kepada para pengungsi.
Ketersediaan penerjemah, lanjut Faiza menjadi salah satu faktor penghambat proses verifikasi. Oleh karena itu dengan bantuan pihak UNHCR berhasil direkrut enam orang penerjemah yang mampu berbahasa Rohingya.
“Mereka sudah bekerja sejak Selasa lalu yang didampingi oleh tim Deplu. Jadi kita berharap dengan tenaga penerjemah yang cukup banyak, tentunya dalam waktu dua minggu proses itu bisa diselesaikan. Tapi bukan waktu yang kaku, kalau kemudian mereka memerlukan waktu lebih, akan diberikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, semua hasil verifikasi tersebut akan dilaporkan kepada pemerintah. Dan UNHCR yang terlibat secara penuh pada kerangka kerjasama mengikat dengan pemerintah, harus dapat memastikan suatu proses itu akan mencapai suatu penyelesaian tidak bersifat mengambang.
Seperti diketahui, Suku Rohingya yang beragama Muslim itu sudah terlalu lama hidup dalam penderitaan akibat kekejaman rezim militer Myanmar yang menolak mengakui mereka.(nov)
