Pemerintah mendukung rencana yang dilakukan oleh PP Muhammadiyah mengumpulkan tokoh-tokoh Islam dunia, untuk membahas penyamaaan hari besar Islam, diharapkan pertemuan itu dapat menghasilkan rekomendasi yang terbaik.
"Itu langkah yang positif, saya kira semakin banyak yang berbicara dalam simposium itu akan lebih baik, siapa tahu hasilnya berguna untuk mempersatukan umat, "kata Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Nazaruddin Umar kepada pers, di Asrama haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa Malam (14/8).
Menurutnya, dinegara-negara Islam lain, pemerintah diberikan peran untuk mengeluarkan penetapan hari besar Islam, namun apabila di Indonesia hal itu tidak bisa dilakukan, hendaknya tidak menimbulkan permasalahan baru.
Lebih lanjut Nazaruddin mengatakan, pemerintah telah mencoba berdialog dengan beberapa ormas Islam, termasuk PP Muhammadiyah, dan pada dasarnya mereka menginginkan adanya penyamaan awal bulan suci Ramadhan dan hari Raya Idul Fitri. Namun, khususnya Muhammadiyah memiliki keyakinan terhadap metodologi yang digunakannya.
"Kami pun mendambakan puasa dan lebaran bersama-sama, tapi selama ini keyakinan kami terhadap metodologi yang kami gunakan menghasilkan tanggal yang berbeda, dalam hal ini pemerintah menghimbau teman-teman untuk memikirkan keutuhan umat, "jelasnya yang mengaku Rabu pekan lalu telah mengadakan Dialog dengan jajaran Pengurus Pusat Muhammadiyah.
Mengenai penetapan awal Ramadhan 1428 Hijriah, Ia menambahkan, pemerintah akan menyelenggarakan sidang ishbat pada tanggal 11 September 2007, sidang yang langsung dipimpin oleh Menteri Agama itu akan megeluarkan keputusan dan mengumumkan awal pelaksanaan ibadah Ramadhan.(novel)
