Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia, Deni J.A menilai, Pemerintahan SBY-JK tampak ragu-ragu atau kurang percaya diri dalam menentukan kebijakan publik, hal ini dapat dilihat dengan pembatalan kebijakan kenaikan TDL dan revisi UU Ketenagakerjaan.
"Pemerintah terlihat maju mundur, indikatornya terdapat pada dua kebijakan yakni kenaikan TDL dan UU Ketenagakerjaan. Seperti kenaikan TDL, sebelumnya pejabat Pemerintah sudah membicarakan berapa besaran kenaikan TDL, tapi akhirnya dibatalkan. Kita tidak tahu bagaimana ujungnya revisi UU Ketenagakerjaan, " katanya di sela-sela pemberian penghargaan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) kepada LSI di Hotel Sari Pan Pasifik Jakarta, Rabu(3/05).
Menurutnya, proses pembuatan kebijakan yang ragu-ragu ini, telah menimbulkan preseden buruk. Karena telah menjadi penyebab munculnya ancaman aksi protes masyarakat akibat kebijakan yang tidak dirumuskan secara matang. Lebih lanjut ia menegaskan, seharusnya sejak awal pemerintah sudah mempertimbangkan respon publik, karena dalam kehidupan demokrasi yang maju, opini publik merupakan dasar pengambilan kebijakan disebuah negara.
"Kecenderungan saat ini, menunjukan suara 150 juta pemilih hanya didengar menjelang pemilu saja, setelah itu tidak didengar lagi, ‘ ujarnya.
Untuk menetapkan sebuah kebijakan, lanjutnya, seharusnya pemerintah dapat membaca kemungkinan respon dari publik. Sehingga tidak menimbulkan kesan rasionalitas kebijakan terkalahkan dengan ancaman publik. Hal itu, bisa diketahui salah satunya melalui metode survei.
Dalam acara tersebut, MURI menyerahkan 3 penghargaan untuk LSI, untuk katagori lembaga riset dengan selisih quick-count kecil, lembaga riset yang paling banyak melakukan prediksi yang akurasinya 100 persen dalam satu bulan dan konsultan yang paling banyak memenangkan Pilkada dalam satu bulan. (Novel/Travel)
