eramuslim.com – Denny Indrayana memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tahu tiap kasus yang menyeret elit politik. Termasuk adalah satunya pemeriksaan Airlangga Hartarto oleh Kejaksaan.
“Bohong besar jika Presiden Jokowi tidak tahu-menahu dan tidak ikut campur soal kasus hukum. Jaksa Agung sebelum memeriksa Menko ataupun Menteri, pasti— saya katakan PASTI —berkomunikasi dengan Presiden Jokowi,” kata Denny dikutip dari cuitannya di Twitter, Rabu (26/7/2023).
Tidak hanya kejaksaan. Hal sama dipastikannya juga terjadi pada kasus yang ditangani kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Semua berada di bawah kendali politik Presiden Jokowi.
“Maka, fakta politiknya, kasus hukum berlanjut atau tidak, ibaratnya, cukup tergantung pada anggukan kepala atau bahkan hanya kedipan mata Presiden Jokowi. Serta, menjelang Pilpres 2024, Presiden Jokowi dengan jelas menunjukkan cawe-cawe yang negatif-destruktif,” terangnya.
Hal itu kata Denny dilakukan untuk mengkasuskan lawan. Sementara oposisi dibebaskan. Kalaupun ada kawan koalisi yang dianggap tidak sejalan dengan strategi Pilpres 2024, maka dapat dipastikan muncullah kasus hukum.
“Saya mendukung setiap langkah penegakan hukum, apalagi kasus korupsi. Tetapi saya menolak tegas penegakan hukum yang pilah-pilih! Penegakan hukum yang menyasar hanya pada ‘musuh politik’ saja, harus ditolak dan dilawan!” pungkasnya.
Baginya, penegakan hukum harus sama efektifnya dilakukan kepada siapapun yang melakukan kejahatan, tanpa pandang bulu, tanpa diskriminasi karena perbedaan sikap, pilihan, ataupun strategi politik.
Tapi kini, hukum dinilainya hanya menjadi alat dan intrik politik. Karenanya harus tegas ditolak. Bahwasa dalam politik ada strategi, alias intrik untuk menang. Itu disebutnya pragmatisme politik.
“Tapi, kita juga harus meneriakkan tegas bahwa dalam politik tetap saja ada etika, ada idealisme, yang tidak menghalalkan segala cara. Kemenangan bukan harus diraih dengan apapun caranya, bahkan dengan politik uang ataupun politik curang,” paparnya.
“Kemenangan politik dan pemilu harus tetap diraih dengan kehormatan, kebenaran, dan keadilan,” tandasnya. (sumber: Fajar)
