Demokrat ke Moeldoko: Jenderal tapi Begal Partai, Bikin Malu Purnawirawan TNI

eramuslim.com – Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, memberikan tanggapan terkait upaya kubu Moeldoko yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) No.487 K/TUN/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 29 September 2022.

Herzaky menegaskan bahwa pihaknya tidak merasa gentar karena Partai Demokrat didukung oleh para purnawirawan jenderal yang merasa malu dengan tindakan Moeldoko yang merupakan mantan Panglima TNI pada masa pemerintahan SBY.

“Bersama kami, Partai Demokrat, bersama Ketum AHY, ada puluhan jenderal purnawirawan yang merasa malu dengan kelakuan anda yang tidak patut dicontoh,” ucap Herzaky dalam keterangan resmi pada Rabu (5/4/2023).

Menurutnya, manuver Moeldoko tak patut untuk dicontoh karena tidak menunjukkan nilai-nilai sebagai seorang prajurit.

“Jenderal tapi begal partai. Tidak menunjukkan teladan dan nilai-nilai ksatria sebagai seorang prajurit,” tegasnya.

Selain itu, Herzaky turut menyoroti Moeldoko yang mengklaim tak tahu soal upaya PK yang dilakukan pihaknya. Hal itu menurutnya tidak masuk akal ketika seorang Moeldoko tidak mengetahui soal PK tersebut.

“KSP Moeldoko jangan membohongi rakyat lagi,” ucapnya.

Sikap Moeldoko itu dibongkar Herzaky mengingat pengakuan Moeldoko saat awal-awal heboh kudeta ke Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ia mengatakan bahwa saat itu Moeldoko hanya mengaku ngopi-ngopi. Namun, KLB versi Deli Serdang benar-benar terjadi.

“Mengaku tidak tahu apa-apa mengenai PK yang diajukannya. Dulu mengaku ngopi-ngopi saja, akhirnya terungkap siasat jahatnya melaksanakan KLB Ilegal. Kini, mau gunakan taktik yang sama? Mau membohongi rakyat lagi?” ujar Herzaky.

Sebelumnya, Moledoko mengatakan bahwa ia tidak tahu mengenai upaya PK terhadap putusan MA yang menolak kasasi yang diajukannya soal Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

“Ora ngerti (tidak mengerti) aku urusannya,” ujar Kepala Staf Presiden (KSP) itu saat ditanya soal PK tersebut di Gedung Krida Bakti, Jakarta, Senin (3/4/2023).

(Suara)