Delegasi Palestina di KAA Harapkan Indonesia Bangun KBRI

Palestinian-resistance400-14ec1Eramuslim.com – Delegasi Palestina yang hadir dalam Konferensi Parlemen Asia Afrika (KPAA), Abdullah, mengundang pemerintah Indonesia untuk segera mendirikan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negaranya.
“Kami mengundang Indonesia untuk secara resmi menguatkan hubungan diplomatik (dengan membuka KBRI),” kata Abdullah di hadapan para pimpinan DPR RI, seusai penutupan acara Konferensi Parlemen Asia Afrika (KPAA) di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (23/4) malam.
Abdullah mengatakan Palestina telah meminta dukungan terhadap negara-negara Asia Afrika atas kemerdekaannya, sejak perhelatan Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955.
Dia mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia melanjutkan isu dukungan kemerdekaan Palestina itu dalam KAA ke-60 tahun ini.
“Saya harap Indonesia segera membuka KBRI di Palestina sebagai tanda hubungan diplomatik. Kami akan membawa Anda ke Ramallah, ke Jerusalem, kami bawa Anda ke rumah kami,” kata dia.
Sebelumnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan dukungannya atas rencana pemerintah membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Palestina.
“Kita dukung pernyataan presiden yang mau membuka KBRI di Palestina,” kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.
Menurut Fadli, apabila benar pemerintah Indonesia membuka KBRI di Palestina, dan hal itu diikuti okeh negara-negara di Asia Afrika lainnya, maka akan menjadi sebuah pengakuan de facto dan de jure bagi kemerdekaan Palestina.
“Menurut delegasi Palestina, kedutaan besar RI bisa dibuka di Ramallah,” kata Fadli.
Wacana mendukung kemerdekaan Palestina telah bergulir sejak masa kampanye Pemilu Presiden 2014 silam. Kala itu calon presiden dan calon wakil presiden Jokowi-Jusuf Kalla juga berjanji membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia di Palestina.
Janji semasa kampanye itu mulai coba diwujudkan Presiden Jokowi dengan mengajak negara-negara peserta Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-60 mendukung kemerdekaan Palestina, dan didiplomasikan kembali oleh DPR RI dalam forum Konferensi Parlemen Asia Afrika (KPAA).