Sedangkan di sisi lain batas bawah tidak boleh lebih rendah dari UMP sebelumnya yang pada 2021 diputuskan tidak ada kenaikan dengan alasan pandemi.
“Bis jadi banyak daerah yang pada akhirnya tidak naik UMP-nya, kalaupun naik tidak akan jauh dari rata-rata nasional yang satu persen itu,” ujar Mufida.
Mufida menyebut kenaikan yang kecil ini adalah ekses formulasi perhitungan UMP yang tidak lagi memasukkan unsur Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagaimana aturan sebelumnya di PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
“Sementara di PP 36/2021 turunan Cipta Kerja hanya fokus mempertimbangkan variabel di luar kebutuhan pekerja seperti kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang dimaksud meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah,” tutur Mufida.
Menirit Mufida saat ini keputusan ada di tangan gubernur. Karena itu Mufida meminta gubernur mendengarkan aspirasi para buruh
“Bola di tangan para gubernur, kita harapkan dengan aspirasi yang disampaikan pekerja dan proyeksi kenaikan yang dihitung pemerintah pusat bisa menemukan jalan tengah. UMP adalah salah satu modal untuk konsumsi yang menjadi variabel utama dalam pertumbuhan ekonomi,” kata dia. [Suara]
