Eramuslim.com – Penelitian terbaru mengungkapkan potensi kerugian ekonomi dan sosial akibat proyek reklamasi di Teluk Jakarta lebih besar ketimbang pendapatan negara yang mencapai sekitar Rp661,31 triliun.
Besarnya potensi kerugian ekonomi dan sosial tersebut diakibatkan oleh kerusakan sumber daya alam dan semakin meluasnya kemiskinan. Penelitian itu dipaparkan oleh Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM), yang menyatakan kerugian ekonomi dan sosial justru akan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara.
Direktur PK2PM Muhamad Karim menuturkan perseteruan antarinstansi negara mengenai reklamasi sudah berlangsung sejak 2003, dan salah satu hal yang dibahas adalah persoalan lahan.
Dia mengatakan lahan untuk reklamasi saat ini dijual sekitar Rp13 juta/m2—Rp30 juta/m2 atau melonjak dari harga 2003 yakni Rp4 juta/m2. Dengan total luas lahan 2.589 hektare untuk 17 pulau, Karim menegaskan, pemerintah akan mendapatkan sekitar Rp661,31 triliun— Rp1.526 triliun.“Tentu angka ini sangat menggiurkan, tapi jika dibandingkan dengan kerugian ekonomi, ekologi dan sosial, maka akan lebih besar dan sifatnya jangka panjang,” kata Karim dalam diskusi, Minggu (8/5/3016).
Dia memberikan sejumlah contoh di antaranya adalah proyek reklamasi yang dapat menghilangkan nilai manfaat bersih hutan bakau di wilayah pesisir Jakarta yang diasumsikan mencapai Rp15,04 miliar per tahun.
Contoh lainnya adalah hilangnya nilai manfaat ekonomi padang lamun, sebagai pelindung pantai, yang diperkirakan mencapai Rp92,57 triliun per tahun. Tak hanya itu, Karim juga menegaskan proyek itu akan berdampak pada ekosistem terumbu karang di Taman Nasional Kepulauan Seribu dengan luas 98.176 hektare. Dia menuturkan potensi kehilangan nilai ekonominya mencapaiRp20,2 miliar per tahun.
Selain lingkungan, Karim juga memaparkan reklamasi akan berdampak pada hilangnya manfaat ekonomi dari kegiatan perikanan tangkap Rp314,5 miliar, dengan dampak terbesar dialami oleh nelayan tradisional.
Dia menegaskan proyek itu juga menghilangkan lapangan kerja yang mampu menyerap hingga 30.000 orang dari pelbagai kelompok. Terkait dengan kemiskinan, penelitian itu memaparkan Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memiliki penduduk miskin dengan jumlah tertinggi dibandingkan dengan kota madya lainnya, yakni 93.400 orang. Berdasarkan data BPS 2015, skala rasio gini di DKI Jakarta masingmasing mencapai 0,43 pada 2013-2014.
“Nelayan yang bermukim di pesisir dan pulau kecil kehilangan sumber daya ikan yang menjadi sumber kehidupannya,” papar Karim. “Apakah reklamasi akan menyejahterakan atau memperparah kemiskinan?”
TITIK KORUPSI
