Masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan akan menjadi isu serius pada tahun 2007 mendatang, meskipun prospek pertumbuhan ekonomi pada tahun depan diperkirakan akan mencapai kisaran 6 persen.
Hal tersebut disampaikan oleh pengamat ekonomi dari Center for Information and Development Studies (CIDES), Umar Juoro dalam paparan akhir tahun ekonomi politik 2006, di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (20/12).
Menurutnya, tahun 2007 akan menjadi kesempatan terakhir bagi pemerintah untuk memperbaiki masalah sosial terutama pengangguran yang mencapai 11 persen pada tahun 2006, karena mulai tahun 2008 para pemimpin itu akan disibukan dengan urusan politik menjelang pemilu.
"Tahun depan menjadi kesempatan terakhir pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi, sebab tahun 2008 akan beralih pada isu politik," ujarnya.
Ia meminta pemerintah tidak hanya sekedar mengeluarkan wacana dalam memperbaiki persoalan ekonomi, namun berusaha mengeluarkan kebijakan yang jelas dan lebih terfokus, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Lebih lanjut Umar menyatakan, berdasarkan hasil pengamatan pada tahun 2006 merupakan tahun yang berat bagi perekonomian Indonesia, hal ini disebabkan karena inflasi dan suku bunga yang tinggi sebagai konsekuensi dari kenaikan harga BBM, sehingga menyebabkan produksi meningkat namun daya beli masyarakat menurun.
"Pertumbuhan ekonomi tahun 2006 masih pada tingkatan sekitar 5,4 persen, ini menurun dari tahu 2005 yang berada pada sekitar 5,6 persen," tukasnya.
Ia menjelaskan, selain itu terhambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu juga dipicu oleh iklim investasi belum bersahabat karena belum jelasnya kepastian hukum bagi para investor, meskipun pemerintah telah berusaha mendorongnya dengan pembangunan infrastruktur, tetapi secara umum pertumbuhan investasi relatif rendah.
"Menko Ekuin bilang sudah 5 persen paket investasi dijalankan, tapi realitasnya kita hanya menjalankan 0,8 persen, jadi sangat rendah sekali," jelasnya. (novel)
