Pemerintah harus segera melakukan reformasi APBN. Sebab, carut-marutnya sebuah APBN merupakan cermin wajah pemerintah. Selain itu, APBN merupakan tanda sebuah pemerintahan membela rakyatnya atau tidak.
“Kecenderungan pemerintah pro pasar, pro pengusaha, pro petani, atau pro pembangunan nasional juga bisa dilihat dari APBN-nya. Karena itu efektifitas dan efesiensi suatu APBN menjadi sangat penting,” ujar Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier kepada pers di Jakarta, Selasa (27/6).
Menurutnya, APBN yang ada sekarang sangat boros dan sarat KKN melalui berbagai cara dan bentuk dalam penyusunan APBN. “Sejak awal Orde Baru sampai sekarang tradisi penyusunan APBN tidak berubah. Yang berubah baru pengakuan dosa dari para arsitek ekonomi Orde Baru bahwa APBN kita bukanlah APBN berimbang, tapi APBN defisit,” papar mantan anggota F-PAN itu.
Fuad juga mengaku kecewa dengan cara pemerintah yang sering mengandalkan pinjaman luar negeri untuk menutupi defisit APBN. Padahal dengan cara itu, justru memberatkan APBN.
“Bahkan ketika standby loan yang belum digunakan lebih dari US$ 8 milyar, pemerintah tetap mengajukan pinjaman baru, bukan memanfaatkan pinjaman yang belum terserap,” kritiknya.
Langkah pemerintah itu, menurut Bawazier, menunjukkan pejabat teras keuangan takut melakukan perubahan APBN. Selain dapat menimbulkan ketidaksenangan para pejabat karir yang sudah biasa dengan anggaran korup, juga takut dengan tekanan lembaga multilateral seperti IMF dan Word Bank. “Prinsip kemandirian APBN masih sebatas slogan,” katanya.
Hal yang sama, sambungnya, juga dilakukan DPR sebagai lembaga yang secara konstitusional punya peran lebih kuat dalam menyusun APBN. “Mereka sering terdistorsi fungsi filternya oleh semangat “saling mengerti” dan kurang efektif,” tutur dia.
Untuk tidak mengulangi tradisi buruk itu, Fuad mendesak presiden untuk melakukan perubahan mendasar, dan itu dimulai dari pemerintah sendiri. “Kalau tidak, maka Panitia Anggaran harus mulai melakukan penyisiran pos-pos pengeluaran APBN yang cenderung boros. Dengan cara inilah presiden mudah memerangi KKN,” sarannya. (dina)
