CBA: Segera Copot Menteri Rini dan Menteri Sudirman Said, Rugikan Negara Ratusan Triliun

sudirman-said-rini-soemarnoEramuslim.com – Direktur Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi meminta Presiden Jokowi untuk segera mencopot Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN dan Sudirman Said sebagai Menteri ESDM.

Desakan itu terkait dengan sejumlah fakta terkait perusahaan BUMN yang merugi hingga triliunan rupiah serta kongkalikong ratusan triliun rupiah di PT Pertamina yang tak ditindaklanjuti secara transparan.

Uchok mengungkapkan, ada sekitar 146 BUMN yang menderita kerugian negara sebesar Rp6,7 triliun, angka yang sama dengan kerugian bailout Bank Century era SBY. Ditambah USD 25,5 juta, 24 ribu Euro, dan 210 ribu dolar Singapura, di dalam 5.999 kasus. Data itu didapatkan Uchok dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2014, yang merupakan audit atas kinerja BUMN di era Pemerintahan SBY-Boediono.

“Fakta itu menyedihkan karena uang negara sebesar itu menguap tanpa jejak, dan pejabat BUMN tidak ada yang mau bertanggung jawab,” ujar Uchok, dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11/2015).

Uang triliunan ini, menurut Uchok, seharusnya dikelola untuk pelayanan kepada rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tapi malahan menguap dinikmati mereka juga.

“Kami dari CBA meminta kepada DPR agar segera mendorong Menteri BUMN juga dipecat dari kabinet karena ada sekitar 146 BUMN mempunyai kerugian negara sebesar itu,” tutur Uchok.

Dari data BPK yang ada, kata Uchok, enam besarnya adalah Perum Bulog yang rugi sebesar Rp1,2 triliun, dan USD2,8 juta dengan 134 kasus. Lalu PT. Perusahaan Gas Negara dengan potensi kerugian negara sebesar Rp84,4 miliar, dan USD2,5 juta dengan 57 kasus.

Di urutan ketiga PT.PLN yang ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp587 miliar, dan USD1,2 Triliun dengan 344 kasus. Keempat adalah PT. PAL Indonesia dengan potensi kerugian negara sebesar Rp549,6 miliar, dan USD1,2 juta dengan 66 kasus. Urutan kelima adalah PT. Garuda Indonesia yang ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp16 miliar, dan USD1,2 juta dengan 85 kasus.

Di urutan keenam, ada PT.Pertamina yang ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp24,2 miliar, dan USD446,2 ribu dengan 730 kasus.

Uchok lalu memberi catatan, bahwa PT. Pertamina tercatat masih di nomor enam karena kasus PT.Petral, anak usahanya yang bertugas mengimpor BBM, tidak dimasukkan.

Padahal, menurut Uchok, setidaknya ada dugaan kerugian negara sebesar Rp250 triliun di perusahaan itu. Tapi lantaran Petral bukan sebagai BUMN induk, masih anak usaha PT.Pertamina, maka kerugiannya seakan di luar Pertamina.

Pada titik itulah Uchok kemudian mengkritisi Menteri ESDM Sudirman Said, yang belum berani mengungkap aktor intelektual kejahatan di Pertamina. Padahal hasil audit atas Petral sudah keluar dan lengkap.

“Sayang seribu sayang, ternyata Menteri Sudirman Said, hanya seorang pengecut. Tidak berani mengungkap aktor atau nama pejabat negara yang menikmati keuntungan sebesar Rp250 triliun tersebut,” tegas Uchok.

“Saat ini, Sudirman Said salah satu menteri ESDM yang berpotensi mau dipecat dari kabinet Jokowi sehingga bermanuver terus dengan cara berkoar-koar agar jangan sampai dipecat oleh Presiden Jokowi. Hanya berani menceritakan modus-modus kerugian negara Petral saja ke publik, yang sebetulnya publik sudah tahu dari dulu. Tapi nama-nama pejabat negara yang bikin Petral rugi, belum tahu,” pungkas Uchok.(ts/posmetro)