Umat Islam di Indonesia perlu bersinergi untuk membangun perekonomian umat yang mandiri. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan jejaring yang mampu menghubungkan berbagai lembaga maupun individu secara cepat, ringkas dan efektif. Jejaring internet merupakan pilihan terbaik untuk saat ini. ”Saya mengisitilahkan ini sebagai Super Islamics Corridor,” ujar Dadang Muljawan, peneliti senior dari Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia yang menggagas istilah ini. Menurut Dadang, istilah koridor digunakan karena orang berlalu-lalang dan bertemu muka di koridor. ”Di koridor orang akan keluar dari ruangnya masing-masing saling bertemu dan bertegur sapa untuk membahas sesuatu. Untuk platform ini yang menjadi koridornya adalah jejaring internet,” jelasnya. Gagasan ini mendapat sambutan positif dari Ketua Umum BAZNAS, Didin Hafidhuddin, yang menyatakan perlunya database yang lengkap dan akurat tentang eksistensi mustahiq maupun muzzakki di seluruh Indonesia. ”Hal ini sangat penting sehingga kita bisa memiliki database berisi data akurat tentang sebaran mustahiq dan muzakki kita di seluruh Indonesia untuk dibuatkan peta dakwah,” jelas Kiai Didin. Demikian gagasan yang terlontar pada talkshow bertajuk Buliding Economics Vertices: Towards a Firmer Economic Independence (Membangun Puncak-Puncak Perekonomian Islam: Melalui Kemandirian Ekonomi yang lebih Tangguh) di JHCC Jakarta (5/2) sebagai bagian dari rangkaian Festival Ekonomi Syariah (FES) ke-2 yang berlangsung pada 4-8 Februari 2009.
Sementara itu Arison Hendri, perwakilan dari Induk Koperasi Syariah (INKOPSYAH) memaparkan tentang kendala dan keberhasilan beberapa Baitul Maal wa Tamwil (BMT, bentuk lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil) di kalangan masyarakat. ”Meskipun beberapa BMT sudah memiliki standar prosedur operasi (SOP) dan aset hingga ratusan juta, masih banyak juga BMT yang belum memiliki manajemen pengelolaan dana yang baik,” jelas Arison. Hal senada juga di-amini Dadang, ”Terkadang orang mengira bank tidak mau mengucurkan dana hanya semata tak adanya agunan, padahal lebih banyak karena pembukuan mereka yang tidak rapih sehingga dana pribadi tercampur dengan dana operasional usaha,” jelas doktor ekonomi lulusan UK tersebut. Sebab itu, Arison menyambut positif adanya database dan standarisasi manajemen BMT yang akan di-set melalui jejaring Super Islamic Corridor.
”Mudah-mudahan kita dapat memiliki standarisasi dalam manajemen pengelolaan maupun dakwah sehingga potensi ekonomi umat dapat tersinergi dan terwujud optimal,” harap Arison.
Acara yang dihariri oleh lebih dari 100 orang perwailikan lembaga-lemabaga Islam tersebut mendapat respon positif dari para peserta yang hadir. Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Arilangga, Prof. Suroso Imam Zadjuli, yang hadir pada kesempatan tersebut mewakili program doktor Ekonomi Syariah menyatakan kesanggupannya untuk mendukung pembuatan Jejaring Super Economic Corridor tersebut. ”Saya hanya perlu tahu dananya berapa, Insya Allah, kami akan siap men-set jejaring internet tersebut,” jelasnya optimis. Kiai Didin dari BAZNAS juga berharap dengan adanya jejaring ini maka potensi zakat di Indonesia yang mencapai 19,3 triliun per tahun dapat benar-benar terwujudu dan diberdayakan optimal demi kepentingan umat.
Festival Ekonomi Syariah yang berlangsung selama 5 hari ini merupakan ajang ke-dua setelah penyelenggaraannya yang pertama tahun lalu. BAZNAS membuka stand pada ajang pameran ini dan memberikan layanan informasi maupun donasi tangang zakat, infaq dan shadaqah. Diharapkan ajang seperti ini dapat meningkatkan kesadaran umat untuk terus berzakat, berinfaq dan bershadaqah.
Mengenai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) merupakan badan yang dibentuk melalui KEPPRES No. 8 Tahun 2001. Badan ini memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan penghimpunan dan penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) secara nasional. BAZNAS mengkategorikan program pemberdayaan dengan konsentasi pada : Bantuan Bidang Kesehatan (INDONESIA SEHAT), Bantuan Bidang Keagamaan (INDONESIA TAQWA), Bantuan Bidang Pelayanan (INDONESIA PEDULI), Bantuan Bidang Ekonomi (INDONESIA MAKMUR), Bantuan Bidang Pendidikan (INDONESIA CERDAS)
