Pernyataan Menteri Agama Maftuh Basyuni yangmengungakapkan keterlibatan anggota Fraksi Partai Demokrat Aziddin yang menjadi calo dalam tender pemondokan bagi jamaah haji membuat gerah partai yang didirikan Presiden SBY itu. Menag menyatakan, Aziddin, yang juga anggota Komisi VIII melakukan hal itu karena mendapat perintah dari Presiden SBY.
Atas penemuan Menag, Wakil Sekretaris F-PD DPR RI Max Sopacua membantah perbuatan anggota F-PD Aziddin merupakan permintaan partai. Menurutnya, itu perbuatan pribadi. “PD tidak pernah melakukan hal seperti itu,” tegasnya pada pers di Jakarta, Selasa(6/6).
Dijelaskanya, urusan tender pemondokan haji sepenuhnnya otoritas Depag. Untuk itu, dia menyesalkan sikap Aziddin tersebut yang mengatasnamakan partai bahkan Presiden sekalipun.”Bagi Presiden itu persoalan kecil. Dan tidak mungkin itu,” jelasnnya.
Apalagi, lanjutnya, persoalan itu sudah menjadi opini publik. Sebab, yang menjelaskan seorang menteri yang kapasitasnya tidak main-main.”Pernyataan seorang menteri tidak main main. Dan sikap Aziddin sudah mencederai partai,” tukasnnya.
Pihaknya, kata Max, sudah berusaha menghubungi yang bersangutan lewat telepon guna meminta klarifikasi, tetapi tidak ada jawaban. Untuk itu, kata dia, DPP akan segera menggelar rapat khusus guna membahas persoalan tersebut. ”Jika terbukti, yang bersangkutan akan di kenakan sanksi berat,” jelasnnya.
Hal itu juga, tambah Max, warning bagi teman teman lainnya. “Jangan perbesar rejeki dengan menginjak nginjak patron yang sudah ada,” sindirnya. Bahkan dia berharap demi nama baik partai, sebaiknnya persoalan ini, tidak ada yang ditutup tutupi. Ini sifatnya kriminal. PD harus konsisten dan alangkah salahnya bila kasus ini di tutup tutupi. Dan saya gak habis pikir kenapa yang bersangkutan membawa-bawa nama partai dan Presiden,” katanya.
Sementara itu, anggota F-PDIP Hasto Krisitiyanto berharap pembuktiannya bisa ditelerusri melalui rekeningnya “KKN terjadi di pusat kekuasaan. Ini harus di usut karena sudah mencederai lembaga legislatif,” katanya. Ia menyesalkan Presiden SBY yang tidakmampu mencegahanggota partainya sendiri dalam memberantas korupsi. (dina)
