Eramuslim.com – Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri ada tidaknya uang dari hasil transaksi narkoba yang masuk dana kampanye pada Pilkada Serentak 2017.
Hal tersebut diucapakan oleh Ketua BNN, Komjen Budi Waseso (Buwas). Buwas juga menginginkan tiap kepala daerah di Indonesia memiliki program pemberantasan narkoba.
“Masyarakat harus waspada ada uang narkoba untuk Pilkada. Harus dicermati karena tidak menutup kemungkinan. BNN berkoordinasi dengan KPU dan PPATK untuk mengawasi uang bisnis narkoba untuk Pilkada di seluruh Indonesia,” ucap Buwas di kantornya, Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, Kamis (13/10/2016).
“Bila ada yang mencurigakan kita dilaporkan ke PPATK. Karena ada kecurigaan ke sana,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Buwas menginginkan tiap calon kepala daerah dan kepala daerah petahana ikut berperang memerangi narkoba. Karena itu sudah menjadi salah satu program Presiden Joko Widodo. Sehingga semua kepala daerah wajib menaati.
“Saya juga titipkan mereka menjadikan agenda untuk masing-masing calon harus memaparkan program pencegahan narkoba. Ini perintah presiden. Maka kepala daerah harus punya program itu,” ujarnya.
“Prinsipnya, BNN selalu bekerjasama dengan Polri, bea cukai, PPATK untuk pengungkapan dan penegakan hukum jaringan narkoba. Karena narkoba membunuh generasi muda,” pungkas Buwas.(ts/dtk)
Dari data BPN sendiri, diketahui jika peredaran narkoba di Indonesia nomor satu didominasi para penyelundup dan pedagang atau bandar narkoba dari Cina. Mungkinkah para bos-bos besar mafia narkoba ikut menjadi donatur bagai salah satu kandidat dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 juga?
