Eramuslim.com – Semua pihak harus mewaspadai banyaknya imigran asal China di Jakarta untuk mencegah terjadinya kecurangan proses Pilgub DKI Jakarta 2017. Sangat dimungkinkan, imigran China tersebut akan dimanfaatkan oleh salah satu pasangan untuk memenangkan Pilgub DKI dengan cara-cara yang tidak demokratis.
Seruan itu disampaikan Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Mulyadi P. Tamsir kepada intelijen (13/10).
Isu itu bukan isapan jempol. Tanpa maksud menebar isu SARA, Mulyadi mengungkapkan fakta di lapangan terkait “merajalelanya” imigran China di Jakarta. Mulyadi sempat bertemu dengan beberapa orang beretnis Tionghoa, namun jenis kulitnya sangat berbeda dengan etnis Tionghoa Indonesia. Mereka menjual souvenir bercorak Tionghoa.
“Wanita itu tanpa bicara sedikitpun. Wanita itu memegang kertas kecil berukuran sekitar 20 cm x 10 cm bertuliskan “MOHON MAAF SAYA TIDAK DAPAT BERBICARA DAN TIDAK MENDENGAR, KAMI MEMBAWA SUVENIR UNTUK KAMI JUAL SEHARGA 30.000 -50.000 RUPE,” beber Mulyadi.
Menurut Mulyadi, di tempat yang sama, datang wanita remaja berusia dibawah 20 tahun, memegang kertas dengan warna dan ukuran serupa dan menjinjing tas serta mengenakan jenis sepatu dan warna yang sama dengan wanita yang pertama.
Mulyadi memastikan bahwa wanita tersebut tidak bisu dan tuli, tetapi tidak dapat berbicara bahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris, karena mereka baru datang ke Indonesia dari negara Cina dan belum bisa berbahasa Indonesia.
“Kejadian tersebut hendaknya jadi perhatian kita semua, bahwa saat ini telah berkeliaran imigran China di Jakarta. Mereka tengah berjuang mencari uang dengan menjual suvenir dan berpura-pura bisu dan tuli agar tidak diajak bicara dan diinvestigasi oleh masyarakat,” ungkap Mulyadi.
Terkait banyaknya imigran China di Jakarta Mulyadi menyerukan agar warga Jakarta memeriksa identitas pasport atau KTP apabila bertemu dengan orang dengan ciri-ciri yang sama dan motif serupa seperti yang diungkapkan Mulyadi.
“Hal tersebut untuk mencegah terjadinya kecurangan proses pemilihan gubernur DKI Jakarta. Jika kita biarkan, maka sangat dimungkinkan akan dimanfaatkan oleh salah satu pasangan untuk memenangkan pemilihan gubernur dengan cara-cara yang sangat tidak demokratis,” pungkas Mulyadi P. Tamsir.(ts/intjn)
