“Dearest Ibu Mega, please stop impor berlebihan. Garam tidak boleh lebih dari 1.7 juta ton dan beras tidak usah impor. Please Ibu, you are the one can make it happen,” mohon Susi Pudjiastuti lewat cuitannya di Twitter @susipudjiastuti.
Susi kemudian mengingatkan pemerintah agar tidak mengimpor garam lebih dari 1,7 juta ton. Karena ini sama saja secara perlahan menenggelamkan kehidupan petani garam.
Mereka saat ini sangat membutuhkan keberadaan pemerintah untuk menolong kehidupannya, bukan keberadaan yang semakin mengkerdilkan mata pencahariannya dengan impor yang tidak seharusnya dilakukan.
“Garam impor tidak boleh lebih dr 1,7 Jt Ton. Kalau lebih harga garam petani kita akan hancur. Please!” tandasnya.
Kembali Susi menjelaskan bahwa harga garam petani bisa mencapai kisaran Rp 1.500 hingga Rp 2.500 per kilogram apabila impor dibatasi. Seperti yang terjadi pada rentan waktu 2015 hingga awal tahun 2018 lalu.
Oleh karenanya, ia menyesalkan dicabutnya kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengatur neraca garam pada 2018 lalu.
“Bila impor garam bisa diatur tidak lebih dari 1,7 juta ton maka harga garam petani bisa seperti tahun 2015 sampai dengan awal 2018. Bisa mencapai rata-rata diatas Rp 1.500 bahkan sempat ke Rp 2.500. Sayang dulu 2018 kewenangan KKP mengatur neraca garam dicabut oleh PP 9,” pungkas Susi lugas.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi berdalih, alasan pemerintah membuka keran impor garam sebanyak 3 juta ton pada tahun ini karena berkaitan dengan kuantitas dan kualitas garam lokal.
Ia menjelaskan, pada dasarnya garam impor tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri. Sementara kualitas garam lokal belum sesuai dengan yang dibutuhkan industri. (endra/fajar)
