Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution menyatakan, sumber kebocoran yang paling rentan di instansi pemerintah adalah proyek-proyek pengadaan barang dan jasa, terutama pada proyek pengadaan yang bernilai besar.
Sedangkan pada bank pemerintah, lanjut dia, kebocoran terutama terjadi pada pemberian kredit. Contohnya, katanya, kasus pengumpulan dana non-budgeter seperti di Departemen Kelautan dan Perikanan, Badan Pemeriksa Keuangan akan meningkatkan kualitas pemeriksaan.
Oleh karena itu, tegas Anwar, selain meningkatkan kualitas pemeriksaan, BPK juga akan memperluas obyek pemeriksaan. "Itu sudah kita lakukan. Akan kita selidiki sumber-sumber kebocoran, " kata Anwar di Jakarta, Kamis (24/5).
Ia menjelaskan, kasus seperti dana non-budgeter DKP memang terjadi pada masa menjelang penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pada masa lalu, sapi perah yang biasa dijadikan sasaran adalah BUMN dan Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Menurutnya, meski BPK telah berupaya meningkatkan pemeriksaan, upaya terpenting untuk menghindari terulangnya kasus DKP berada pada Pemerintah dan DPR.
"Kita periksa kemudian berikan rekomendasi. Rekomendasi itu kita berikan kepada DPR dan Pemerintah. Tetapi, berpulang pada mereka apakah akan mengeluarkan peraturan untuk menertibkan pungutan-pungutan seperti itu, " imbuhnya. (dina)
