DPR diminta mendesak BPK mengaudit semua pendanaan kampanye Pilpres 2009. Pasalnya, adanya dugaan aliran dana dari Amerika Serikat kepada tim sukses tertentu.
Hal itu disampaikan pengamat politik ekonomi dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gajah Mada (UGM) Ichanuddin Nooersy, terkait upaya sebuah koalisi yang tengah menyiapkan gugatan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2004.
"Ini bisa dilakukan BPK atas permintaan DPR. Permintaan DPR itu harus menjadi referensi BPK dalam membuat TOR. Hasil audit itulah yang dipakai untuk melihat, apakah keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pilpres didasarkan atas hal-hal yang benar, " kata Ichsanuddin kepada pers di Jakarta, Jum’at (25/5).
Dijelaskannya, dugaan adanya aliran dana asing (dari Amerika Serikat dan lain-lain) kepada Tim Sukses (Timses) Calon Presiden (Capres) tertentu tersebut, harus bisa dituntaskan. Sehingga Pemilu 2009 menampilkan calon-calon pemimpin yang mempunyai integritas dan kredibilitas sejati. "Bukan nampaknya baik (atau sejati), tetapi ternyata tidak (atau tiruan), " saran mantan politisi Golkar.
Karena itu, Ichsanuddin Nooersy kembali menegaskan, yang diperlukan mendesak ialah, melakukan audit investigasi terhadap semua pendanaan kampanye Capres dan Wapres.
Terkait langkah sejumlah pihak yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA), ia mengatakan bahwa hal itu untuk menegakkan hukum secara jujur.
"Upaya (koalisi) tersebut dimaksud untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat menegakkan hukum berbasis kejujuran, melakukan re-konsolidasi demokrasi melalui jalur hukum, dan memilah pemimpin yang cinta dan setia kepada konstitusi dan sayang pada rakyat, " tandas dia. (dina)
