Eramuslim.com – Pungutan dana ketahanan energi (DKE) oleh pemerintah yang berasal dari bahan bakar minyak (BBM), premium Rp 200 per liter dan solar Rp 300 per liter dengan total sekitar Rp 16 triliun per tahun sangat menyengsarakan rakyat.
Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI), Panji Nugraha mengatakan kebijakan itu membuktikan pemerintahan Jokowi-JK sudah kehabisan akal dalam menyiasati anggaran pendapatan negara.
“Rakyat heran dengan kebijakan pemerintah melalui Menteri ESDM Sudirman Said yang membebankan DKE kepada rakyat. Hal tersebut menunjukan jika pemerintah seperti kerajaan yang mewajibkan rakyat membayar upeti, sementara kemana larinya dana subsidi yang dicabut oleh pemerintah beberapa waktu yang lalu?” ujar Panji dalam ketengan tertulisnya, Senin (28/12).
Ia menilai, seharusnya pemerintah membahas kebijakan tersebut dengan DPR. Tidak boleh serta merta membuat kebijakan secara terburu-buru karena hal ini menyangkut kepentingan rakyat.
“DPR sebaiknya menjemput bola dengan mempertanyakan kebijakan DKE yang dibebankan kepada rakyat,” terang Panji.
Ia menambahkan, pemerintah sebaiknya jangan berlindung di balik UU Energi, karena dalam UU tersebut pula tidak menjelaskan adanya pungutan kepada rakyat soal DKE.
“Jika pungutan ini diteruskan oleh pemerintah dan tidak dievaluasi, artinya rakyat dibuat sebagai ‘budak’ untuk memenuhi kepentingan penguasa. Dan ini semakin menegaskan rezim Jokowi-JK telah nyata gagal membela kepentingan rakyat,” demikian Panji.(ts/RMOL)
