Eramuslim.com- Pidato Joko Widodo di DPR terkait rekonsiliasi nasional mendapat perhatian publik. Hal tersebut dinilai masyarakat sebagai cara pemerintah untuk meminta maaf kepada keluarga korban PKI.
Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha mengatakan, isu Presiden Joko yang akan meminta maaf kepada PKI saat pidato kenegaraan pada HUT NKRI Ke 70, tanggal 17 Agustus 2015, harus segera diklarifikasi. Pasalnya, jika hal ini dibiarkan dan bahkan hal tersebut dilakukan oleh pemerintah, sama halnya pemerintah memberikan sinyal bahwa paham komunisme boleh berkembang di Indonesia.
“Aksi demonstrasi menolak meminta maaf kepada PKI seperti di Surabaya oleh beberapa ormas kemarin adalah cara rakyat untuk mengingatkan pemerintah, jika paham komunis tidak bisa diterima di Indonesia,” tegas Panji.
Panji menjelaskan, bahwa paham komunis jelas bertentangan dengan Pancasila dan seharusnya pemerintah dapat menyadarkan masyarakat agar paham tersebut tidak kembali menyebar.
“Hati-hati paham komunis dapat membuat masyarakat diadu-domba, maka sebaiknya agenda Jokowi untuk rekonsiliasi nasional kepada keluarga PKI dipertimbangkan kembali, karena jika hal tersebut terjadi masyarakat khawatir laten komunis akan bangkit dan menyebar,” tutup Panji.(rz)
