eramuslim.com – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dedi Wahidi mengusulkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengakhiri pembangunan Gedung DPR di IKN. Menurutnya hal tersebut dilakukan guna menghemat anggaran yang telah tersedot banyak di tahun sebelumnya.
“Keterbatasan anggaran tersedot terlalu banyak tahun kemarin, maka saya usul Pak Menteri, pembangunan kantor DPR di IKN diakhirkan saja. Supaya Pak Menteri, Buk Ditjen, Pak Ditjen, Rapat Dengar Pendapat (RDP) di sini,” ujarnya saat Komisi V DPR RI melakukan rapat kerja bersama Menteri PUPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 18 September 2024.
Dedi mengatakan dirinya masih betah tinggal dan bekerja di Jakarta. Pasalnya, saat ini ia bisa melihat rumah dan dekat dengan keluarga. Menurut Dedi sarannya tersebut juga bertujuan untuk melanjutkan pembangunan inpres jalan daerah.
“Saya masih betah di sini pak menteri. Supaya juga hemat anggaran. Supaya pembangunan inpres jalan daerah bisa dilanjutkan,” sambungnya.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono tampak enggan menanggapi hal tersebut. Ketika ditanya oleh wartawan, sosok yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Otorika IKN itu mengatakan “Saya no comment aja”.
Meski demikian, kata Basuki, pemerintah berencana untuk membangun Gedung DPR di IKN pada tahun depan.
“Kemungkinan 2025,” ujarnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI Wahyu Sanjaya juga mengusulkan gedung DPR menjadi bangunan lembaga publik yang dibangun paling terakhir di IKN. Adapun alasan Wahyu karena pemerintah memiliki prioritas yang sangat besar dalam pembangunan IKN dan secara pribadi dirinya ingin DPR menjadi lembaga yang mengalah atas prioritas pembangunan proyek tersebut.
“Kalau perlu yang paling pojok dan paling kecil pun tidak masalah, tetapi terakhir sekali saja itu,” kata Wahyu saat rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Otorita IKN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024.
(Sumber: Tempo)
