Jakarta.- Upaya untuk membongkar mafia migas dalam pembangunan kilang gas cair Donggi – Senoro di Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah yang diduga merugikan negara ± 1584 Miliyar US Dolar siap disupport oleh Presiden Suara Independen Rakyat Indonesia (SIRI) Dr. H. Eggi Sudjana, S.H. M.Si.“Kami siap menunjukan adanya orang-orang yang tepat menjadi saksi untuk membantu KPK membongkar semua dugaan korupsi di SKK Migas, Pertamina dan ESDM karena mereka yang bersangkutan bisa menjadi saksi dan memiliki bukti yang kuat tentang kronologi kecurangan di proyek pembangunan kilang gas ini,” ungkap Eggi usai menyerahkan laporan penyimpangan proyek kilang gas cair Donggi – Senoro ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (6/11/2013).
Menurut Eggy seharusnya KPK tidak hanya memblow-Up kasus kasus yang tertangkap tangan saja, namun juga berdasarkan laporan dari masyarakat, “data-data yang kami serahkan sekarang ini segera diadakan pemeriksaan dan selanjutnya menangkap, memeriksa dan mengadili pihak-pihak yang diduga yang terlibat dalam proyek tender Donggi Sonoro yang belum bisa kami sebut namanya satu persatu ke public demi untuk menjaga etika hukum atau azas praduga tak bersalah,” terang Eggy.
Diyakini oleh mantan Calon Gubernur Jatim ini, saksi-saksi kunci yang akan dihadirkannya di KPK dapat mengungkap keterlibatan orang orang di seputar Istana Negara, “kami meminta KPK dengan kesunguhannya menangani kasus ini sesegera mungkin karena dengan kasus ini saja telah merugikan negara ± 1584 Miliyar US Dolar,” jelasnya.
Menurut Eggy, indikasi kuat adanya keterlibatan pihak Istana dapat dilihat setelah terjadinya pergantian kepemimpinan Nasional dari SBY -JK ke SBY- Boediono kebijakan yang di dengungkan JK berubah seratus delapan puluh derajat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh menetapkan bahwa alokasi Donggi-Senoro akan memasok domestic dengan proporsi sekurang kurang nya 25% hingga 30 % dengan mempertimbangkan tekno ekonomi proyek dan pembangunan pemenang tender diberikan kepda Mitsubishi Corporation meskipun penawaran lebih tinggi dari peserta tender lainnya. Namun faktanya rezim SBY- Boediono justru membuka peluang alokasi gas diekspor seluruhnya dan harga pembangunan proyek Donggi jauh diatas harga pasar.
“Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh Komisioner KPK untuk dapat bergerak cepat dan profesional untuk mengusut kasus ini sampai kepada kalangan Istana Negara. Apabila KPK tidak mengusut kasus ini, maka patut diduga keras KPK tidak berani alias pengecut juga telah jelas-jelas menghianati amanat rakyat untuk memberantas korupsi di Indonesia oleh karena itu patut untuk dengan kesadaran nya mengundurkan diri dari Komisioner KPK, selanjutnya waktu akan berjalan terus yang di kemudian hari Insya Allah rakyat dengan caranya sendiri akan membuat pengadilan nya terhadap para Koruptor tersebut ,” pungkas Eggy yang membawa sekitar 50 massa ke KPK ini.
Jakarta, 6 November 2013
Kontak Media:
Dr. H. Eggi Sudjana, S.H. M.Si.
Mobile : 0816948841
Kontak Media:
Dr. H. Eggi Sudjana, S.H. M.Si.
Mobile : 0816948841
