Namun khusus kebijakan transportasi ini, direktur eksekutif Center of Public Policy Studies (CPPS) itu melihat satu hak yang dilematis.
Meskipun kebijakan pemerintah dalam penanggulangan pandemik virus corona, leading sektornya pada Gugus Tugas. Namun terkait dengan kebijakan transportasi memang menjadi dilematis. Sebab transportasi umum sangat rentan dengan terjadinya kerumunan dan kontak fisik tidak terhindarkan,” tutur Bambang Istianto.
“Di lain pihak jika transportasi berhenti memang mematikan sektor lainya, maka kehidupan juga ikut mati. Karena itu kebijakan tersebut harus dikomunikasikan dengan baik kepada semua stakeholder agar implementasi kebijakan tidak membingungkan,” tutupnya.(rmol)
