eramuslim.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak DPR RI untuk tidak mengikuti kejahatan penguasa masa lalu dengan memberikan izin tambang kepada perguruan tinggi.
Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi, Mukri Friatna, dalam rapat kerja bersama Badan Legislasi DPR RI terkait pembahasan draf revisi UU Mineral dan Batubara (Minerba) di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 23 Januari 2025.
“Saya kira bapak, ibu, yang terhormat di DPR berhentilah mengikuti jejak kejahatan Mulyono. Dia yang menghancurkan Republik ini,” kata Mukri dalam rapat.
Mukri mengungkapkan kekecewaannya karena perguruan tinggi turut mendapat konsesi tambang dari pemerintah dan DPR. Menurutnya, kebijakan ini dapat merusak integritas dunia pendidikan.
“Kenapa harus kami yang marah? Coba ketika berkonflik, ke mana orang-orang itu ditinggal di pesisir pantai, petani-petani akibat digusur tambang, dikriminalisasi, hanya ke tempat ini dan ke tempat kami,” tegasnya.
Ia juga meminta DPR agar mempertanyakan kepada Kementerian ESDM tentang pendapatan negara dari izin tambang dan kontrak karya.
Mukri menyoroti bahwa pendapatan sektor tambang masih lebih kecil dibandingkan dengan cukai rokok, yang justru kurang menjadi perhatian pemerintah.
“Itu jauh kalah dibandingkan dengan cukai rokok. Lingkungan yang sudah dirusak, tidak pernah direklamasi, ditinggalkan. Diberikan kemudahan dalam perizinan. Termasuk perizinan. Sudah 10 juta kawasan, 8 juta sudah dimanfaatkan dalam kawasan hutan,” tutupnya.
(Sumber: RMOL)
