Sekretaris F-PKS Mustafa Kamal menyatakan, menanggapi laporan kecurangan dan kebocoran pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2006, F-PKS telah membentuk
Tim Investigasi Ujian Nasional (UN) tahun 2006. “Kita banyak menerima laporan kebocoran, penyimpangan, juga tidak-fair-an dalam pelaksanaan UN,” ujar Mustafa kepada pers di Gedung DPR Jakarta, Jum’at (30/6/2006).
Menurutnya, guna mendapatkan data yang valid dan akurat tentang kebocoran dan penyimpangan pelaksaan UN, pihaknya akan bekerjasama dengan semua pihak. Karena itu pula masukan dan informasi masyarakat sangat diharapkan tim tersebut. “Masyarakat tidak perlu takut ikut berpartisipasi membongkar ketidakberesan pelaksanaan UN,” saran Mustafa, yang juga ketua tim.
Ditegaskannya, bila dalam investigasi di lapangan FPKS menemukan penyimpangan da pelanggaran sebagaimana diungkapkan masyarakat, maka kasus tersebut harus diusut sampai tuntas.
“Bahkan lebih jauh dari itu, jika terbukti banyak pelanggaran dan penyimpangan, lalu berpotensi menimbulkan masalah yang ruwet, maka kita akan merekomendasikan UN dihapuskan saja,” papar Mustafa.
Tim tersebut dibentuk menanggapi pro kontra UN di masyarakat. Tim ini terdiri atas anggota F-PKS Komisi X dan Komisi VIII.
Sementara itu, anggota FPKS Komisi X KH. Yusuf Supendi mendesak pemerintah untuk memperpanjang masa pendaftaran seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB). Hal ini diperlukan guna menampung dan memberi kesempatan siswa/i SMA dan sederajat yang berprestasi, tapi tidak lulus UN.
Karena itu pula, lanjut dia, bagi siswa/i yang tak lulus UN dalam satu mata pelajatan harus diberi kesempatan untuk ikut SPMB. Tapi, dengan syarat lulus ujian masuk dan mengikuti ujian ulangan mata pelajaran yang tidak lulus tahun depan.
“Kita minta Depdiknas memperpanjang masa pendaftran SPMB agar siswa yang tidak terlanjur tidak mendaftar SPMB karena tidak lulus UN untuk mendapat kesempatan mendaftar. Karena pemerintah juga berjanji memberi solusi bagi mereka,” usul dia. (dina)
