Bentrokan antara massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama (AKKB) dengan Front Pembela Islam (FPI) dinilai merupakan akibat dari kelambanan pemerintah menangani masalah Ahmadiyah. "Itulah akibatnya kalau pemerintah lama, " kata Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Hamdan Zoelva, di Jakarta.
Hamdan mengatakan, banyak pihak sudah mewanti-wanti pemerintah bahwa ketidaktegasan dan ketidakcepatan dalam menyelesaikan masalah Ahmadiyah bisa mengakibatkan bentrokan. Hamdan mengaku khawatir bentrokan yang terjadi kemarin tak hanya akan terjadi di Jakarta, tapi juga akan menjalar ke daerah-daerah lain. "Ini bisa makin bertambah panas, " ujarnya.
Jika pemerintah sudah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung tentang Penghentian Kegiatan Ahmadiyah, Hamdan menilai bentrokan tak akan terjadi. Situasi menggantung dinilainya bisa dimanfaatkan untuk memprovokasi masyarakat.
Karenanya, Ia mendesak, pemerintah segera mengambil keputusan tentang Ahmadiyah yang dituangkan dalam SKB tiga menteri.
Kuasa hukum Forum Umat Islam, Munarman, menilai bentrokan terjadi karena langkah tegas soal Ahmadiyah tak kunjung diterapkan. Langkah pemerintah yang superhati-hati dinilainya membuat situasi masyarakat tak menentu.
"Itu artinya pemerintah mempersilakan mengambil tindakan sendiri. Itu kita ambil. Ini bahasa politiknya, " kata mantan ketua YLBHI itu.
Potensi bentrok semakin terbuka, lanjut Munarman, karena yang berdemonstrasi mendukung Ahmadiyah, seperti yang kemarin terjadi di Monumen Nasional (Monas), bukan hanya aktivis, tapi juga umat agama lain. "Mereka bahkan menuding FUI sebagai umat yang kafir.’Di situ marahnya umat, " tandasnya.
Pelaku Anarkis Ditindak Tegas
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah akan menindak tegas terhadap pelaku anarkis yang menyerbu apel Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), Ahad (1/6) kemarin.
"Siapapun yang bikin anarkis itu ditindak tegas, siapapun dia. Karena itu sekarang polisi mengambil tindakan, " tegas Wapres usai menemui Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Mohd Najib Tun Razak, di Istana Wapres, Jakarta, Senin (2/6).
Wapres menekankan, perbedaan pendapat di Indonesia justru sangat dihargai namun pemerintah tetap mengecam keras aksi anarkis.
Menurutnya, yang salah dalam kejadian kemarin adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan anarkis.
"Kebhinekaan tetap. Yang kemarin tentu pihak-pihak yang berbeda pendapat. Di Indonesia itu kebebasan justru tercermin dari bolehnya orang berbeda pendapat. Perlu berbeda pendapat cuma jangan anarkis, " jelasnya. (novel)
