PP Muhammdiyah dan PBNU tetap menyatakan penolakan terhadap segala bentuk intervensi asing yang berusaha merusak sendi-sendi kesatuan Indonesia, menyusul pemberitaan di media massa yang menyatakan dukungan beberapa negara asing termasuk Australia dan AS terhadap rencana yang akan dilakukan oleh Gerakan Papua Merdeka. Demikian diungkapkan Ketua Umum PP. Muhammadiyah Din Syamsuddin usai bertemu dengan Perdana Menteri Belanda Jan Peter Balkenende, di Kantor PP. Muhammadiyah, Jakarta, Jum’at (7/4).
Sikap penolakan tersebut mendapat respon posistif dari Perdana Menteri Belanda yang disampaikan dalam pertemuan dengan beberapa orang pimpinan Ormas Islam."Kami menentang terorisme, termasuk terror yang dilakukan antar negara. Kerajaan Belanda mendukung integrasi teritorial Indonesia,"ujar Din menirukan ucapan PM Belanda.
Ia menegaskan, dalam pembicaran antara pimpinan ormas Islam dengan Perdana Menteri Belanda, selain membicarakan situasi dunia yang penuh dengan konflik, juga dibicarakan masalah dialog lintas agama, bentuk kerjasama yang akan dibangun kedua negara dalam bidang pendidikan, serta peluang kerjasama Belanda dengan ormas Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama.
"Kerjasama antara Indonesia dan Belanda bukan hanya antara pemerintah dengan pemerintah saja, namun akan berkembang menjadi kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, ataupun individu dengan individu,"tandasnya.
Sementara itu secara terpisah Juru Bicara Departemen Luar Negeri Yuri O. Thamrin menyatakan, selain bertemu Pimpinan Ormas Islam, kunjungan Perdana Menteri Belanda Jan Peter Balkenende selama dua hari (7 – 8 April) bertujuan untuk mempererat hubungan bilateral terutama dalam hal perlindungan ham.
"Saya tidak tahu persis apakah kasus munir akan Menjadi pembicaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Belanda,"katanya saat media briefing di Kantor Departemen Luar Negeri, Jakarta.(novel)
