eramuslim.com – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menulis sebuah buku berjudul ‘Pilpres 2024 & Cawe-cawe Presiden Jokowi: The President Can Do No Wrong’ yang diterbitkan untuk jajaran pemimpin dan kader Demokrat.
Salah satu isu yang dibahas SBY adalah dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap beberapa calon presiden, akan menjadi masalah jika calon presiden lain tidak bisa maju dalam pemilihan presiden 2024.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tidak perlu ada kekhawatiran mengenai cawe-cawe dirinya untuk Pemilihan Presiden 2024. Jokowi awalnya lebih dulu menyatakan bahwa penyelenggara pemilu adalah KPU.
“Saya kira sudah berulang kali saya sampaikan bahwa penyelenggara pemilihan umum itu adalah KPU,” kata Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (3/7).
Jokowi melanjutkan, pemerintah memberikan dukungan baik dari sisi keamanan, maupun membantu dalam distribusi logistik untuk Pemilu 2024.
Dia juga memastikan netralitas dari TNI, Polri mauapun ASN akan dijaga. Maka dari itu, Jokowi meminta tidak perlu ada kekhawatiran bahwa dirinya cawe-cawe dalam pemilu 2024.
“Yang paling penting yang juga sudah sering saya sampaikan netralitas dari TNI/Polri PNS kita, birokrasi kita betul-betul harus kita jaga dan agar tetap netral,” kata Jokowi.
“Jadi enggak usah, enggak ada kekhawatiran mengenai itu,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai tidak ada yang salah dengan cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Begitu pula jika Jokowi meminta para Ketua Umum Parpol yang mayoritas menteri Kabinet mengikuti perintahnya.
Namun, kata SBY, cawe-cawe itu akan bermasalah apabila meminta para ketum partai politik dengan ancaman untuk mencegah munculnya Capres dan Cawapres ketiga.
“Apabila Pak Jokowi bersama pembantunya-pembantunya bekerja secara all out agar para pemimpin parpol yang berada dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi tidak membentuk pasangan ketiga disertai se-macam ancaman, ya inilah yang bisa menjadi masalah,” kata SBY dalam buku berjudul ‘Pilpres 2024 & Cawe-cawe Presiden Jokowi’ dikutip merdeka.com, Senin (26/6).
SBY mendengar, ada ancaman kepada pimpinan partai bakal ditersangkakan oleh kasus hukum bila tidak ikut perintah Jokowi tersebut. Informasi itu muncul dari pengakuan elite-elite partai politik.
“Bahasa yang mudah dimengerti oleh publik adalah dia akan dijadikan tersangka dalam proses penuntutan hukum,” ujar dia.
Lebih lanjut, para elite partai pun takut lantaran Jokowi kabarnya memiliki jejak kasus hukum mereka.
“Konon, Pak Jokowi dan pembantu-pembantunya merasa mengantongi kasus-kasus pelanggaran hukum dari para pemimpin parpol tersebut. Kalau hal ini benar-benar terjadi, atau ya memang begitu yang terjadi, ini akan menjadi kasus yang serius,” ungkap SBY.
Presiden ke-6 RI itu menambahkan, bila informasi itu benar maka Jokowi telah melakukan politik tebang pilih. Mereka yang ikut perintah Jokowi maka bakal aman, sebaliknya yang melanggar bakal dijerat kasus hukum.
“Pak Jokowi akan dinilai telah mengingkari sumpah yang beliau sampaikan pada tanggal 20 Oktober 2014 dan tanggal 20 Oktober 2019, yang antara lain berbunyi, “… akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,” tegas SBY.
(Sumber: Merdeka)
