eramuslim.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, turut merespons terkait anggaran Rp7.500 per porsi untuk makanan bergizi gratis.
Muhadjir menilai nilai itu cukup besar untuk daerah tertentu, namun kebijakan tersebut masih digodok.
“Saya kira untuk daerah tertentu Rp7.500 sudah sangat besar itu,” kata Muhadjir Effendy dikutip dari Antara, Jumat (19/7/2024).
Muhadjir Effendy juga menyampaikan pendapat kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait kebijakan makan siang gratis.
“Kemarin saya sudah memberi masukan kepada presiden terpilih. Dari perspektif Kemenko PMK sudah kita ajukan,” kata Muhadjir Effendy dalam acara Festival Ekspresi Anak di Jakarta, dikutip, Jumat (19/7/2024).
Dikatakan Muhadjir, kebijakan terkait anggaran makan bergizi gratis yang turun menjadi Rp7.500 per porsi ini masih dibahas lebih lanjut.
“Jadi ini masih dalam proses pematangan. Tapi insya Allah berapapun nilainya yang penting memenuhi standar, standar untuk kesehatan,” katanya.
Terpisah, Wakil Presiden Terpilih 2024-2029, Gibran Rakabuming Raka, buka suara terkait rumor pemangkasan anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp7.500 dari Rp15 ribu per anak.
Gibran meminta semua pihak tidak menginformasikan sesuatu yang belum pasti.
“Kata siapa, tunggu kepastiannya dulu. Ditunggu dulu. Jangan memberitakan hal-hal yang belum pasti,” kata Gibran dalam keterangan tertulis, Jumat (19/7/2024).
Putra sulung Presiden Jokowi itu mengeklaim selama ini uji coba makan bergizi gratis menggunakan anggaran Rp15 ribu per orang.
“Selama ini uji cobanya Rp15 ribu. Tunggu saja kepastiannya ya,” kata Gibran.
Isu pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis muncul, usai ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengaku telah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. Dia menceritakan tim presiden terpilih masih mempertimbangkan untuk menurunkan biaya makanan per hari.
“Setelah dikomunikasikan angka Rp71 triliun, tim ekonomi presiden terpilih memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa diturunkan lebih hemat dari Rp15 ribu ke Rp9 ribu atau Rp7.500. Bisa kita pahami tentunya mereka mau program itu menyentuh lebih banyak rakyat,” ujar Heriyanto.
(Sumber: Fajar)
