“Sekarang teman-teman buruh sangat merasakan aturan yang diterbitkan, pemerintah justru menjerumuskan ke dalam situasi panas terhadap buruh. Jika ke depan pemerintah mengendalikannya pasif, maka perspektifnya harus diubah. Perlu menempatkan hak rakyat sebagai sentral dalam setiap pengambil kebijakan. Yang dimaksud adalah buruh, teman-teman pekerja rumah tangga, pekerja rumahan, petani, sawit, disabilitas dan lain-lain. Sehingga dampaknya adalah gimana pemenuhan hak kesehatan kepada mereka,” terang Sumiyati.
Arahan Jokowi soal Bansos
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meminta Mensos segera mencairkan program bansos untuk masyarakat terkait PPKM darurat. Ia meminta Mensos tidak ragu-ragu karena prinsipnya tidak mencuri.
“Berkaitan dengan bansos, saya minta jangan sampai terlambat, baik itu PKH, baik itu BLT desa, baik itu bantuan sosial tunai BST, jangan ada yang terlambat dan yang paling penting lagi adalah bantuan beras, bantuan sembako, minggu ini harus keluar, percepat, betul-betul percepat,” kata Jokowi dalam pernyataan yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7).
Jokowi meminta Kepala Bulog Budi Waseso dan Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak ragu mencairkan bansos. Ia menyebut prinsipnya sesuai prosedur serta didampingi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Selain itu, Jokowi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani segera mencairkan anggaran untuk pembagian obat COVID-19 gratis. Hal itu agar masyarakat yang membutuhkan dapat segera menerimanya.
“Termasuk dalam hal ini pemberian obat obatan gratis, obat suplemen, vitamin gratis kepada rakyat, ini sangat diapresiasi tetapi jumlahnya sangat-sangat kurang. Tadi malam saya ke kampung hampir semuanya seneng dan minta obat itu,” kata Jokowi.(detik)
