Pemerintah Indonesia belum memutuskan dalam bentuk apa bantuan keuangan akan diserahkan kepada Palestina, karena hal tersebut masih akan dibicarakan dalam rapat kabinet bersama Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda usai bertemu dengan Menteri Luar Negeri Palestina Mahmud Az-Zahar, di Kantor Depatemen Luar Negeri, Jakarta, Jum’at (26/5).
"Kita belum putuskan bantuan seperti apa yang akan diberikan, hal ini masih akan disampaikan kepada Presiden dan diputuskan lewat rapat kabinet," katanya.
Menurutnya, dalam pembicaraan yang berlangsung selama kurang lebih satu setengah jam, pihaknya lebih banyak mendengarkan paparan tentang kondisi terakhir yang dialami oleh Palestina, akibat embargo yang dilancarkan oleh AS dan Uni Eropa serta kebutuhan yang saat ini diperlukan untuk mengatasi kesulitan itu.
Menlu Palestina mengungkapkan saat ini negaranya membutuhkan dana darurat (emergency finance) sampai dengan akhir tahun 2006 sebesar 1,8 milyar dollar, dan yang ada saat ini masih sangat jauh dari target itu.
Lebih lanjut Hassan Wirajuda mengatakan, upaya mendorong Israel untuk mengembalikan pajak yang dikumpulkan dari Palestina sebesar 60 juta dollar per bulan, sudah disampaikankepada utusan khusus Uni Eropa yang datang ke Indonesia beberapa waktu lalu.
"Israel sudah mulai mengembalikan pajak tersebut dalam bentuk suplai obat-obatan, namun cara itu tidak membuat bangsa Palestina gembira," ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Menlu RI kembali menegaskan komitmen Indonesia mendukung pemerintahan Palestina hasil pemilu serta akan mencari jalan tengah penyelesaian konflik di Palestina.(novel)
.jpg)
